Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nurhaida. FOTO: BeritaSatu Photo/ DAVID GITA ROZA

Nurhaida. FOTO: BeritaSatu Photo/ DAVID GITA ROZA

OJK Refocusing Anggaran Rp 30,6 Miliar

Senin, 5 April 2021 | 05:36 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan berencana melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 30,6 miliar per kuartal I-2021. Sebagian dana akan digunakan untuk sejumlah kegiatan seperti memperkuat infrastruktur teknologi dan alokasi pembayaran pajak.

Wakil Dewan Komisioner OJK Nurhaida menyampaikan, pihaknya telah mendapat persetujuan terkait penyusunan anggaran sepanjang tahun 2021 pada 7 Desember 2021 dari Komisi XI DPR RI. Namun demikian, OJK juga perlu kembali mendapat persetujuan jika terjadi revisi anggaran.

Dia mengatakan, refocusing anggaran sejatinya telah dilakukan sampai kuartal I-2021, izin lebih lanjut perlu dikantongi OJK dari Komisi XI DPR. Sebab, sebagian besar dampak Covid-19 masih memberi dampak pada kegiatan OJK. Setidaknya ada 10 kegiatan dengan pagu senilai Rp Rp 459,78 miliar yang diidentifikasi terdampak.

"Dari pagu anggaran total satu tahun itu yang direncanakan penggunaannya pada kuartal I-2021 adalah sebesar Rp 50,3 miliar. Prognosis sampai 31 Maret 2021 sebesar Rp 21,16 miliar. Sehingga di kuartal I-2021 ada dana yang tidak terserap sebesar Rp 29,1 miliar. Nah inilah yang kami ingin minta persetujuan dana hasil anggaran 10 kegiatan ini yang tidak terserap," kata Nurhaida, pekan lalu.

Dia menerangkan, 10 kegiatan yang diamksud diantaranya beban konsumsi yang mungkin tidak akan terserap seperti yang direncanakan. Kemudian seremonial, kekaryawanan, konsinyering dalam dan luar kota. Lalu perjalanan dinas dalam kota, dalam negeri, luar negeri, seminar atau lokakarya, dan lembur.

Dari sejumlah kegiatan itu, sambung dia, OJK bisa lihat bahwa sebagian besar ini sifatnya pertemuan. Anggaran itu tidak terserap karena pertemuan dilakukan secara virtual, sehingga tidak memerlukan konsumsi. Perjalanan dalam kota juga terbatas karena ada pembatasan sosial karena Covid-19.

"Disamping 10 kegiatan ini, secara ketentuan, ada revisi anggaran OJK secara kuartalan. Dari revisi anggaran ini, ada Rp 1,4 miliar yang juga dikembalikan satuan kerja terkait. Sehingga secara total dari 10 kegiatan dan pengembalian ada Rp 30,6 miliar," imbuh dia.

Nurhaida menjelaskan, total dana itu diusulkan penggunaanya pada lima kegiatan. Pertama, yaitu pengadaan infrastruktur pengadaan teknologi informasi sebesar Rp 9,6 miliar. Hal itu terkait dengan upgrade backup system infrastruktur TI OJK.

Kemudian kedua, ada Ppn dan Pph, dan notaris sewa kantor sekitar Rp 4,49 miliar. Lalu ketiga dan keempat masing-masing adalah pengelolaan di kantor OJK Daerah sekitar Rp 301 juta dan renovasi sekitar Rp 994 juta. Adapun kelima, terkait Pph badan sebesar 22% karena adanya perubahan anggaran ini berdampak pada Pph sekitar Rp 3,1 miliar.

"Jadi secara total pemanfaatan dari dana refocusing ini kami mohon izin mengalokasikan Rp 18,5 miliar untuk kegiatan tersebut. Sementara dari total pengembalian tadi adalah Rp 30,6 miliar. Sehingga kelebihan pengembalian akan kami tempatkan dulu di dana KPD atau Kuasa Pengelola Dana yaitu sebesar Rp 12 miliar. Dana di KPD ini biasanya kami gunakan kalau ada kebutuhan mendesak dan belum dianggarkan," demikian kata Nurhaida.

Selain refocusing anggaran, OJK juga meminta persetujuan Komisi IX terkait kelebihan dana sebesar Rp 11,6 miliar di 2020 yang akan digunakan pada 2021. Kelebihan dana itu rencananya akan digunakan untuk kebutuhan capacity building. "Hal ini sejalan dengan arahan yang diberikan Komisi XI saat menyusun RKAT 2021 bahwa capacity building merupakan hal yang penting untuk diberikan pagu yang cukup besar dari OJK," ujar Nurhaida.

Dia memaparkan, pagu anggaran OJK pada 2021 mencapai Rp 6,20 triliun. Realisasi sampai 29 Maret 2021 mencapai 31m32% atau senilai Rp 1,93 triliun.  Sehingga saldo anggaran setelah kuartal I-2021 adalah sebesar Rp 4,26 triliun atau 68,77%. Kalau dilihat dari segmen, realisasi anggaran relatif bervariasi, ada yang masih cukup rendah dan ada yang sudah diatas 25%.

Dari realisasi penerimaan anggaran tersebut, sumber anggaran OJK ada empat yaitu bersumber dari registrasi, biaya tahunan, sanksi, dan pengelolaan. Dari realisasinya untuk registrasi dan biaya tahunan capaiannya di bawah 100% karena sektor usaha terdampak pandemi Covid-19. Sementara sanksi lebih dari 100% dari prognosanya, begitu juga pengelolaan. Capaian itulah yang membuat anggaran lebih Rp 11,6 miliar.

"Kelebihan sebesar Rp 11,6 miliar ini rencananya akan kami gunakan untuk bisa digunakan sebagai capacity building. Beberapa hal yang kami rencanakan adalah menambah modul-modul pembelajaran kami yang dinamakan learning management system," jelas Nurhaida.

Kemudian, kata dia, dana itu juga bakal digunakan untuk memperluas kesempatan pada pegawai OJK mengikuti program sertifikasi profesi yang berstandar internasional. Serta Termasuk menambah pelatihan dan pendidikan formal seperti S2 maupun S3 dalam dan luar negeri.

"Terkait dengan program pengembangan SDM ini di RKAT 2021 yang sebelumnya mendapat persetujuan Komisi XI yaitu Rp 97,29 miliar, akan ditambahkan Rp 11,6 miliar, sehingga akan menjadi Rp 108,9 miliar. Pada kesempatan ini kami ingin meminta persetujuan dari Komisi XI," tandas Nurhaida.

Adapun pemaparan OJK terkait revisi anggaran akan dibahas lebih lanjut pada Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk Komisi XI DPR RI.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN