Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kantor OJK/David Gita Rosa

Kantor OJK/David Gita Rosa

OJK Terbitkan Ketentuan Pemupukan Dana Tapera

Senin, 11 Januari 2021 | 04:28 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan ketentuan mengenai kontrak investasi kolektif pemupukan dana tabungan tabungan perumahan rakyat (Tapera) lewat POJK 66/2020. Beleid tersebut mengakomodasi sistem pengelolaan investasi terpadu yang dapat menunjang sarana operasional serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana oleh BP Tapera.

POJK 66/2020 tersebut berisi 46 halaman, lima bab, dan 58 pasal. Regulasi telah ditetapkan pada 29 Desember 2020 oleh OJK dan diundangkan pada 30 Desember 2020 oleh Kementerian Hukum dan HAM.

OJK dalam penjelasan umum mengungkapkan, pengelolaan Dana Tapera merupakan amanat dari lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

Adapun Tapera merupakan penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Tapera sendiri bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Dalam melakukan pengelolaan Dana Tapera terdapat mekanisme pemupukan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera. Mekanisme pemupukan didasarkan dari peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Manajer Investasi melalui pembentukan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

"Lebih lanjut, dalam pelaksanaan operasional pengelolaan Dana Tapera dibutuhkan sistem pengelolaan investasi terpadu yang dapat menunjang sarana operasional serta meningkatkan transparansi pengelolaan yang dilakukan," demikian penjelasan OJK, dikutip Minggu (10/1).

Sementara itu, objek pengaturan dari POJK 66/2020 itu dijelaskan singkat pada pasal 2. Pertama yakni pelaksanaan pemupukan Dana Tapera dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera. Kedua, penggunaan S-INVEST bagi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Untuk poin pertama, menerangkan bahwa Pembentukan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera ditandatangani oleh manajer investasi (MI) dan bank kustodian yang ditunjuk oleh BP Tapera. Sedangkan kontrak investasi yang dimaksud tidak diperkenankan untuk ditawarkan melalui penawaran umum dan hanya diperuntukan bagi pengelolaan investasi untuk pemupukan dana. Lalu selain mengatur secara konvensional, ketentuan juga berlaku untuk kontrak berbasis syariah.

Lalu pemupukan Dana Tapera mesti sesuai dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan oleh BP Tapera. Hal itu tercantum pada pasal 4 ayat 2 yang menerangkan bahwa Ketentuan mengenai kebijakan investasi dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BP Tapera.

Selanjutnya, manajer investasi sebagai pengelola kontrak investasi mesti mencantumkan tujuan investasi, kebijakan investasi, strategi investasi, batasan investasi, serta portofolio investasi dalam kontrak yang disodorkan pada peserta Dana Tapera. Hal-hal itu dapat berubah sepanjang manajer investasi memenuhi ketentuan perundang-undangan, memperoleh izin BP Tapera untuk kepentingan Dana Tapera, dan dituangkan dalam kontrak investasi.

Untuk portofolio investasi, Pemupukan Dana Tapera wajib ditempatkan pada deposito bank, efek bersifat utang yang diterbitkan pemerintah RI atau pemerintah daerah, surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan. Sedangkan bagi portofolio berbasis syariah wajib ditempatkan pada deposito perbankan syariah, sukuk pemerintah RI dan daerah, surat berharga syariah di bidang perumahan dan permukiman, serta bentuk investasi syariah lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37 ayat 1 menegaskan, manajer investasi wajib bertindak secara profesional, berintegritas, dan independen dalam melakukan pemilihan portofolio dan mengelola investasi. Selain itu, turut dipaparkan larangan bagi manajer investasi secara umum seperti membeli efek dari calon atau pemegang kontrak Pemupukan Dana Tapera atau pihak yang terafiliasi, serta terlibat dalam kegiatan selain dari investasi.

Di sisi lain, ketentuan mengenai pemupukan dana Tapera juga memaparkan tiga kewenangan OJK dalam rangka melindungi kepentingan peserta. Pertama, OJK dapat mengalihkan, membekukan, mengamankan kekayaan kontrak investasi kolektif pemupukan dana Tapera. Kedua, membubarkan kontrak investasi tersebut. Ketiga, melakukan tindakan lain terhadap kontrak investasi dana Tapera.

Penggunaan S-INVEST
Sementara itu pada POJK 66/2020 juga menerangkan penggunaan S-INVEST bagi kontrak investasi kolektif pemupukan dana Tapera. Pasal 53 ayat 1 mengungkapkan bahwa kontrak investasi kolektif pemupukan dana Tapera ditetapkan sebagai produk investasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai S-INVEST.

Lebih lanjut pada ayat 2, manajer investasi dan bank kustodian terkait wajib melaksanakan kewajiban sebagai pengguna S-INVEST sesuai dengan peraturan OJK mengenai S-INVEST. Adapun bank kustodian sebagai pengguna S-INVEST wajib menyampaikan beberapa hal seperti laporan perhitungan nilai aktiva bersih (NAB) kepada OJK, laporan informasi keuangan  kepada manajer investasi, konfirmasi penjualan/pembelian unit kepada peserta, dan laporan bulanan kepada peserta.

Setiap pihak yang melanggar atau menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan akan dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. POJK 66/2020 mulai berlaku pada saat diundangkan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN