Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

Pusat Data IKNB Wajib di Indonesia

Rabu, 7 April 2021 | 18:43 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan sektor industri jasa keuangan non-bank (IKNB) dalam rangka penggunaan teknologi informasi untuk menempatkan pusat data (data center) di wilayah Indonesia. Hal itu menjadi penting karena menyangkut kedigdayaan data.

Kebijakan OJK itu diterapkan melalui POJK 4/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-bank (LJKNB). Dalam beleid itu disebutkan bahwa LJKNB yang memiliki pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana wajib menempatkan sistem elektroniknya di wilayah Indonesia dan dilarang menempatkan di luar wilayah Indonesia kecuali telah mendapatkan persetujuan OJK.

Selanjutnya, LJKNB wajib menempatkan sistem elektronik pada pusat data di lokasi yang berbeda dengan pusat pemulihan bencana dengan memperhatikan faktor geografis. Turut dijelaskan, lokasi pusat pemulihan bencana tidak berlokasi di wilayah rawan gempa, banjir, atau petir dan terhubung dengan infrastruktur komunikasi dan listrik yang berbeda dengan pusat data, serta fasilitas lain yang diperlukan untuk tetap berjalannya suatu sistem.

Kepada Departemen Pengawasan IKNB OJK Dewi Astuti meyakini, kebijakan itu dapat dipenuhi pelaku usaha seiring dengan kualitas pusat data di Indonesia yang kian mumpuni. Dia pun mengakui, sebelumnya isu keamanan dan kualitas data di Indonesia sempat menjadi kekhawatiran sejumlah pihak, bahkan sampai aturan tersebut tengah dibahas.

"Isu yang sangat mengemuka di perbankan, khususnya bank yang dimiliki asing, dulunya, bahkan beberapa bank yang PT dimiliki asing itu data center dan data recovery center di luar negeri, seiring enforcement dengan aturan yang ada mereka mengikuti aturan itu (pusat data di wilayah Indonesia)," kata dia, Rabu (7/4).

Dewi mengemukakan, penempatan pusat data dan pusat pusat pemulihan bencana menjadi penting sebagai upaya kedigdayaan data. Selain itu, kebijakan juga diharapkan mampu menarik investasi asing dan khususnya misi melindungi data nasabah di negeri sendiri.

Namun demikian, dia mengungkapkan, pilihan pelaku usaha untuk menempatkan pusat datanya di luar negeri adalah karena ketersediaan sumber listrik yang lebih beragam. Dalam hal ini, sumber listrik di Indonesia di hanya berasal dari PT PLN (Persero).

Dihubungi terpisah, Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance Ristiawan Suherman mengungkapkan, pihaknya mendukung kebijakan OJK tersebut. Lagi pula, secara umum kebijakan OJK terkait manajemen risiko dan penerapan teknologi informasi itu sejalan dengan strategi transformasi digitalisasi perusahaan yang telah dilakukan sejak 2019.

"Saat ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat di segala bidang termasuk industri keuangan. Kebijakan POJK yang tertuang dalam Nomor 4/POJK.05/2021 sangat bermanfaat dalam melindungi kepentingan perusahaan dan konsumen dalam penggunaan teknologi informasi," ucap dia.

Ristiawan mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pengembangan dengan melakukan proses gap analysis terhadap kebijakan baru tersebut. Pengembangan yang dimaksud misalnya terkait pusat data yang harus di wilayah Indonesia, serta berbagai inovasi digital.

"Data center kami berlokasi di Kuningan, Jakarta, sedangkan pusat pemulihan data berlokasi di BSD, Tangerang Selatan. Selain itu, dalam mempermudah pelayanan kepada konsumen kami telah meluncurkan berbagai inisiatif antara lain CNAF Mobile, Sahabat CNAF, layanan whatsapp, digital Customer Service, online bidding, dan lainnya," ungkap dia.

Sejauh ini, sambung Ristiawan, pihaknya belum menemui kendala yang berarti dalam mengimplementasikan manajemen risiko penggunaan teknologi sesuai arahan OJK.

"CNAF akan terus meningkatkan aliansi strategis dengan induk usaha Bank CIMB Niaga, Tbk berupa standar tata kelola terutama dalam hal operasi Teknologi Informasi dan terus menyempurnakan sistem sejalan dengan perkembangan teknologi," tandas dia.

Sementara itu, CEO Akseleran sekaligus Wakil Ketua Bidang Hukum dan Etika Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Ivan Nikolas Tambunan menuturkan, fintech p2p lending turut mendukung kebijakan OJK asal aturan itu tidak berlebihan. Secara umum, fintech p2p lending sudah melakukan seluruh arahan OJK terkait manajemen risiko dan penggunaan teknologi informasi itu.

"Esensinya OJK mau di tengah penggunaan teknologi informasi di dunia industri keuangan, para pelaku industri melaksanakan manajemen risiko terkait TI. Hal ini wajar karena kalau kita dependent dengan TI maka risikonya kalau TI tadi tidak di-manage dengan baik bisa berdampak signifikan," ujar Ivan.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN