Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing. Foto: hukumonline.com

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing. Foto: hukumonline.com

Sejak 2011, Kerugian akibat Investasi Ilegal Capai Rp 117,4 Triliun

Selasa, 8 Juni 2021 | 19:58 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id -- Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak tahun 2011 hingga 2021 mencapai Rp 117,4 triliun. Nilai kerugian terbesar terjadi pada 2011 sebesar Rp 68,62 triliun.

"Kerugian masyarakat itu sangat besar mencapai Rp 117,4 triliun, ini nilai kerugian yang besar dari investasi tanpa izin," ucap Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing dalam webinar, Selasa (8/6).

Pada tahun 2012, kerugian masyarakat dari investasi ilegal sebesar Rp 7,92 triliun. Kemudian, pada 2014 nilai kerugian Rp 235 miliar, tahun 2015 sebesar Rp 289 miliar, dan tahun 2016 senilai Rp 5,4 triliun.

Selanjutnya, tahun 2017 total kerugian akibat investasi ilegal sebesar Rp 4,4 triliun, tahun 2018 senilai Rp 1,4 triliun, lalu Rp 4 triliun pada 2019 dan tahun 2020 mencapai Rp 5,9 triliun, serta di tahun ini sudah tercatat Rp 2,5 triliun kerugian akibat investasi ilegal.

"Kerugian ini sangat besar karena kegiatan-kegiatan ini selalu menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, ini sangat menggiurkan," papar Tongam.

Selain itu, permasalahan yang terjadi pada investasi ilegal adalah menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru (member get member). "Seperti Tiktok Cash yang baru kemarin, jadi menjanjikan dapat bonus kalau rekrut banyak orang," tutur dia.

Lalu, pelaku investasi ilegal memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau public figure untuk menarik minat berinvestasi. Permasalahan lainnya adalah mengklaim tanpa adanya risiko (free risk), padahal kata Tongam, tidak ada investasi yang tidak memiliki risiko.

Permasalahan terakhir adalah legalitas investasi yang tidak jelas. Seperti tidak memiliki izin usaha, memiliki izin kelembagaan seperti PT, koperasi, CV, yayasan tapi tidak punya izin usaha, atau memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya.

"Penyebab utama investasi ilegal adalah masyarakat yang mudah tergiur bunga tinggi, lalu masyarakat belum paham investasi. Selain itu, pelaku menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan selebriti," urai Tongam.

Satgas Waspada Investasi telah menangani berbagai entitas investasi ilegal yang merugikan masyarakat. Tahun 2017 terdapat 79 entitas yang ditangani, tahun 2018 ada 106 investasi ilegal, dan 404 fintech peer to peer lending ilegal.

Pada tahun 2019, SWI menangani 442 investasi ilegal, 1.493 fintech lending ilegal, dan 68 entitas gadai ilegal. Tahun 2020 lalu, SWI telah menangani 349 entitas investasi ilegal, 1.026 fintech lending ilegal, dan 75 entitas gadai ilegal. Di tahun ini, SWI juga sudah menindak 68 entitas investasi ilegal, 270 fintech lending ilegal, serta 17 entitas gadai ilegal.

Sampai dengan 4 Mei 2021, berdasarkan data OJK, terdapat 138 perusahaan fintech lending terdaftar dan berizin di OJK. Jumlah akumulasi rekening peminjam mencapai 55,34 juta borrower per Maret 2021, dengan jumlah akumulasi pemberi pinjaman sebanyak 612.843 lender, dan total penyaluran pinjaman fintech lending nasional mencapai Rp 181,6 triliun, dengan outstanding Rp 19,03 triliun.

Kompleksitas Penanganan

Tongam mengungkapkan, kompleksitas penanganan investasi ilegal terjadi karena beberapa hal. Pertama, supply dan demand, dimana masyarakat mudah tergiur dengan janji imbal hasil tinggi. Hal ini membuat setiap tahunnya pasti ada laporan kerugian masyarakat.

Kedua, peran pelaku yang tidak diketahui keberadaannya, masyarakat yang malu untuk melapor dan modus yang beragam menggunakan aplikasi/situs/web.

"Jadi investasi ilegal ini banyak korban yang sebenarnya berpendidikan tinggi, tapi malu melapor. Kita lihat di Probolinggo Dimas Kanjeng yang menggandakan uang, ada yang gelar profesor doktor yang ikut jadi korbannya," terang Tongam.

Menurut dia, pelaku investasi bodong bahkan banyak yang tidak memiliki gelar pendidikan tinggi, bahkan ada yang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). "Tapi bisa menipu 500 ribu masyarakat, ada juga tukang bubur tapi bisa menipu banyak orang. Ini kan tidak mungkin kembali uangnya, karena dihabiskan untuk foya-foya," sambung Tongam.

Ketiga, aset lebih kecil dari kewajiban sehingga kerugian masyarakat tidak dapat ter-cover. Keempat, dampak sosial yang ditimbulkan sangat besar, terutama bagi masyarakat yang meminjam dana dari bank.

"Investasi ilegal ini biasanya korbannya keluarga yang diajak, ini menyebabkan banyak perselisihan keluarga, ada perceraian, rumah tangga yang baik jadi amburadul, punya rumah sampai diagunkan untuk investasi ilegal," imbuh Tongam.

Pihaknya mengingatkan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memilih instrumen investasi. Terlebih dengan iming-iming bunga tinggi yang diklaim tidak ada risikonya.

"Kalau ada yang menjanjikan return tinggi, ingat 2L: Legal dan Logis. Tidak masuk akal dijanjikan keuntungan fix rate 1% per hari, 4% per hari, kegiatan seperti apa itu, perlu dilihat secara rasional. Tidak mungkin orang lain membuat kita kaya dengan hanya duduk-duduk saja,” tegas Tongam.

Di samping itu, pihaknya juga meminta masyarakat mengecek legalitas entitas investasi di OJK. Sebab, sering tidak semua pelaku diproses hukum, dan dengan mudah mengganti nama entitas baru setelah diblokir.

Dari sisi masyarakat, Tongam juga menyebut korban sering tidak melapor karena malu, kerugian kecil, atau takut diteror. Padahal, kasus investasi bodong tidak bisa diproses jika tidak ada laporan dari masyarakat.

"Ciri khas pinjol itu kita diminta untuk memberi izin akses kontak di handphone kita. Ini kita yang mengizinkan data pribadi kita digunakan pinjol sebenarnya, ini yang jadi malapetaka," pungkas Tongam.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN