Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

September, Akumulasi Transaksi IKD Rp 9,87 Triliun

Rabu, 18 November 2020 | 22:37 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Inovasi keuangan digital (IKD) mencatatkan akumulasi transaksi mencapai Rp 9,87 triliun sampai dengan September 2020. Seiring potensi digital ekonomi Indonesia, IKD diyakini bakal terus berkembang pesat di masa mendatang.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengakui, sampai saat ini perkembangan industri IKD di Indonesia bergerak begitu cepat. Namun demikian, perkembangan itu juga telah dan perlu terus didukung oleh regulator meliputi OJK, Bank Indonesia (OJK), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Ada 84 penyelenggara inovasi keuangan digital tercatat di OJK, dimana ada 74 konvensional dan 10 syariah, dengan kontribusi transaksi sejak September 2018 sebesar Rp 9,87 triliun," ucap Wimboh pada acara Institute Of Social Economic Digital (ISEC) bertajuk Fintech dan Ecommerce Yang Aman, Rabu (18/11).

Dia menerangkan, perkembangan IKD itu pun perlu diwadahi pihak regulator. OJK sendiri telah membentuk unit khusus bernama pengembangan keuangan digital yang telah dibentuk sejak 2018 dan mulai efektif pada 2019 sampai sekarang. Unit tersebut mengklasifikasi dan melihat model bisnis dari IKD yang biasa disebut proses regulatory sandbox.

Selain itu, kata dia, pihaknya telah membangun OJK Infinity yang diperuntukan bagi para anak muda atau pengusaha yang berkenan untuk mengembangakn ekonomi digital melalui pembentukan startup jasa keuangan.

Wadah yang disediakan OJK itu diharapkan juga dapat mengawal startup jasa keuangan digital untuk memberikan manfaat dan rasa aman bagi masyarakat. Sebagai pengawas, OJK pun bisa menekan distorsi lebih dini lewat berbagai kebijakan.

"Ini sangat penting. Karena masyarakat kita ini literasinya masih rendah, angka-angka mengkonfirmasi. Rata-rata masyarakat kita yang ada di wilayah terpencil dan sudah lama tidak bisa diakses produk keuangan atau e-commerce, sekarang kan bisa diakses melalui digital. Butuh effort yang besar untuk kita edukasi," terang dia.

Wimboh memaparkan, bahwa saat ini tingkat literasi keuangan digital hanya sekitar 35,51%. Meski tergolong rendah, hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena OJK telah menyiapkan sejumlah program yang agresif untuk menggenjot posisi tersebut.

"Sehingga kita tidak perlu menunggu sampai mereka literate, tapi bagaimana ini paralel, produk sudah bisa dijual, dengan syarat terukur dan disiplin yang baik oleh penyedia jasa ini," demikian kata dia.

OJK menyadari bahwa aturan fintech lebih sederhana dibandingkan jasa keuangan konvensional. Oleh karena itu, kata Wimboh, setiap code of conduct yang disepakati antara pelaku usaha dan regulator wajib dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, asosiasi juga diharapkan bisa berperan besar untuk mengawasi dan menindaklanjuti temuan-temuan dilapangan.

Wimboh mengimbau, agar penyelenggara fintech, khususnya IKD menjalankan bisnis sesuai dengan aturan main yang ada. Karena sejauh ini, terdapat 2.923 fintech ilegal dan 150 investasi ilegal yang telah ditindak oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Konon, masih banyak fintech atau investasi ilegal yang belum ditindak.

"Kami mengingatkan sekali lagi angka ini menimbulkan masalah terhadap perkembangan fintech. Untuk itu kita harus bersama-sama melakukan edukasi dan mendisiplinkan para pelaku. Kami otoritas siap sedia untuk men-enforce secara hukum. Sudah kami lakukan beberapa," tandas dia.

Pada kesempatan sama, Kepala Departemen Grup IKD OJK Triyono Gani menyampaikan, Indonesia boleh berbangga karena memiliki jumlah fintech terbesar se-Asean. Tetapi, dampak yang diharapkan juga sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Lebih lanjut, juga diharapkan IKD terus menggali berbagai potensi yang ada.

"Artinya kalau ada model bisnis yang bagus yang bermanfaat bagi masyarakat tentu saja, kami tidak boleh tutup kemungkinan. Jadi kita ada Infinity itu adalah tempat yang bagus untuk penyelenggara dan regulator berbicara. Itu adalah fintech centre kita, yang bisa kita bertemu bisa bicara terkait fintech," terang dia.

Triyono menjelaskan, 84 IKD yang saat ini tercatat di OJK terbagi dalam 15 klaster. Pihaknya mengajak masyarakat hingga pemangku kepentingan untuk memanfaatkan secara optimal sehingga IKD bisa memberi dampak lebih terhadap perekonomian Indonesia. Pihaknya meyakini IKD akan berkembang lebih besar kedepannya.

"Kami optimis kedepan akan besar. Pandemi Covid-19 ini justru banyak data menunjukkan tren positif terkait transaksi keuangan digital. Sekali lagi pesona Indonesia tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kalau kita tidak melayani pasar Indonesia, maka orang lain yang akan melakukannya. Potensi domestik berlomba-lomba menangkap potensi market yang ada," tutur Triyono.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN