Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkop dan UKM Teten Masduki

Menkop dan UKM Teten Masduki

Tingkatkan Pengawasan Koperasi, Kemenkop UKM Terbitkan Permenkop No 9/2020

Selasa, 10 November 2020 | 16:04 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

 

JAKARTA, investor.id – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM ) menerbitkan Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 untuk mengawasi koperasi yang bermasalah. Sejumlah koperasi yang bermasalah turut mempengaruhi citra koperasi secara keseluruhan di mata masyarakat.

 

Dalam regulasi tersebut berisi tentang perubahan sistem pengawasan yang tertuang dalam aturan baru tersebut. Dimana Permenkop ini memastikan empat hal yaitu pertama, implementasi tujuh prinsip koperasi. Kedua, kepatuhan koperasi kepada peraturan (compliance based). Ketiga, kehati-hatian penyelenggaraan keuangan termasuk AML/CFT (prudention & risk based). Keempat, pengelompokkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dalam empat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK).

 

"Kalau di perbankan dikenal dengan istilah Bank dalam kelompok Buku 1, 2, 3 dan 4," ucap Teten dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (10/11). 

 

Dengan banyaknya  jumlah koperasi dan tersebar, maka bobot pengawasan juga dibagi menjadi empat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) atas dasar  aset, modal dan jumlah anggota.  Pengawasan untuk klasifikasi 3 dan 4 lebih ketat dari pada yang klasifikasi 1 dan 2. 

 

“Pengawasan pada klasifikasi 1 dan 2 lebih ditekankan pada pembinaan tatakelola/manajemen, sedangkan pada klasifikasi 3 dan 4 pengawasan dilakukan berbasis resiko,” ucapnya.

 

Bagi koperasi klasifikasi 3 dan 4, Pengurus dan Pengawas sebelum dipilih dalam Rapat Anggota harus melalui proses uji kelayakan dan kompetensi (fit and propper recomendation). Karena struktur pengawas koperasi berbeda dari model OJK dan BI yang berdasarkan komando terpusat, maka pengawasan koperasi akan dilakukan dengan melibatkan Jabatan Fungsional  Pengawas Koperasi (JFPK) yang didasarkan pada uji kompetensi secara berkala. Pihaknya akan membangun JFPK memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugas mereka.

 

"Sehingga, diharapkan bisa terwujud sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi terhadap  koperasi skala nasional, koperasi skala propinsi, dan koperasi skala  kabupaten/kota," ucap Teten.

 

Untuk itu, dalam Permenkop 9/2020 juga ditegaskan perlunya kerjasama dengan otoritas pengawas yang lain yaitu, bekerjasama dengan  Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemenkop UKM juga bekerjasama dengan dengan PPATK untuk  memastikan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) secara efektif di koperasi.

 

"Ke depan, hemat saya,  Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan prasyarat dlm proses assessment pembiayaan LPDB KUMKM," ucap Teten.

 

Namun MenkopUKM juga meminta masyarakat luas agar bersikap adil. Pasalnya, terkait penyimpangan dan praktek usaha ilegal/investasi bodong, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang tiga tahun terakhir (2017-2020) telah terjadi praktek investasi bodong/ilegal sebanyak 1200 lebih perusahaan non koperasi.

 

"Sementara dalam catatan OJK selama lima tahun dari 2015 hingga 2020 ada delapan koperasi yang masuk praktek investasi bodong.  Pertanyaannya, mengapa yang diangkat dan terus dipermasalahkan adalah koperasi? Sebaliknya, yang bukan koperasi tidak banyak dipersoalkan. Saya kira ini tidak adil," tegas Teten.

Editor : Komang (komang_99@yahoo.com )

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN