Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif  Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI).

Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI).

Tingkatkan Perlindungan Konsumen, BI Terbitkan Ketentuan SPPUR

Triyan Pangastuti, Jumat, 3 Januari 2020 | 22:07 WIB

JAKARTA, investor.id - Bank Indonesia (BI) menerbitkan ketentuan standardisasi kompetensi di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) untuk pelaku SPPUR di bank dan lembaga selain bank (LSB).

Ketentuan tersebut dituangkan melalui Peraturan Bank Indonesia No.21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang mulai berlaku 31 Desember 2019.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko menjelaskan bahwa ketentuan standardisasi ini bertujuan untuk membangun dan memastikan kompetensi pegawai pelaku SPPUR.

Kedua untuk meningkatkan integritas pegawai pelaku SPPUR, serta mewujudkan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) SPPUR dan Sertifikasi Kompetensi SPPUR yang kredibel.

"Selain itu, meningkatkan perlindungan bagi konsumen pengguna produk atau jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah." jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/12).

Nantinya PBI akan mengatur standardisasi kompetensi SPPUR yang mencakup kegiatan SPPUR yakni kegiatan operasional sistem pembayaran tunai, kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai, dan kegiatan operasional sistem setelmen transaksi tresuri dan pembiayaan perdagangan (trade finance).

Kemudian juga akan mengatur  kegiatan operasional sistem penatausahaan surat berharga, dan kegiatan SPPUR lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun dalam PBI juga diatur dalam  Pasal 7 diatur Kepemilikan Sertifikat SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan, maka terhitung sejak tanggal efektif menduduki jabatan.

Kemudian jika pelaku SPPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif diantaranya teguran tertulis, penundaan pemberian persetujuan atas pengembangan produk, kerja sama, dan kegiatan lainnya di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

"Pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah," jelasnya.

Dalam PBI juga disebutkan bahwa sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri dapat diakui oleh LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA