Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Karyawan beraktivitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Foto ilustrasi:  Investor Daily/DAVID

Karyawan beraktivitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/DAVID

Undang-Undang PDP Tingkatkan Perlindungan Nasabah

Jumat, 27 November 2020 | 09:51 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai regulasi perlindungan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sudah sangat baik, terlebih industri perbankan yang highly regulated. Namun, tidak adanya aturan mengenai perlindungan data pribadi masih menjadi kendala.

Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) perlu dikebut untuk meningkatkan perlindungan terhadap nasabah.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sarjito mengatakan, industri perbankan merupakan lembaga yang prudent dan berisiko sistemik, sehingga memiliki aturan yang sangat rigid.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Anggota direksi perbankan juga harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), karena bank akan menghimpun dana masyarakat, sehingga seluruh manajemen dan pegawainya harus profesional.

Sarjito menyebutkan, hilangnya dana simpanan nasabah di perbankan bisa terjadi akibat kelalaian nasabah sendiri, kesalahan dari pihak bank, dan tindakan kejahatan dari pihak lain.

“Apabila dicuri pihak lain, ini tidak mudah, di era digital ini orang mencuri data pribadi dari langit. Makanya RUU Perlindungan Data Pribadi masih di-push pemerintah di DPR, ini dulu diselesaikan,” kata Sarjito dalam acara Zooming with Primus dengan tajuk “Menjaga Dana Nasabah” yang disiarkan di BeritaSatu TV, Kamis (26/11).

Primus Dorimulu, News Director Beritasatu Media Holdings memandu diskusi Zooming with Primus - Melindungi Dana Nasabah Bank, live di Beritasatu TV, Kamis (26/11/2020). Sumber: BSTV
Primus Dorimulu, News Director Beritasatu Media Holdings memandu diskusi Zooming with Primus - Melindungi Dana Nasabah Bank, live di Beritasatu TV, Kamis (26/11/2020). Sumber: BSTV

Acara yang dipandu Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu itu juga menghadirkan pembicara Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Didik Madiyono dan Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi.

Di sisi lain, DPR menargetkan ada empat RUU yang akan menjadifokus pada Masa Persidangan II

 Tahun Sidang 2020-2021, di antaranya RUU Perlindungan Data Pribadi. Masa Persidangan II Tahun 2020-2021 dibuka pada 9 November dan akan berlangsung hingga 11 Desember mendatang.

Lebih lanjut, Sarjito menjelaskan, untuk penyebab pertama, yakni kelalaian nasabah, lebih dikarenakan kurangnya literasi keuangan nasabah mengenai produk jasa keuangan. Memberikan data pribadi seperti password mobile banking, PIN, kode OTP kepada orang lain juga marak terjadinya pembobolan dana.

“Memang ada yang fundamental, yaitu literasi masyarakat terhadap jasa keuangan jauh lebih rendah dari inklusi. Orang buka rekening di bank belum tentu mengerti, ini tugas bersama,” sambung dia Dia meminta perbankan selalu mengedukasi setiap nasabahnya yang mulai membuka rekening atau membeli produk perbankan. Nasabah harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, termasuk apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga keamanan datanya.

“Termasuk perlindungannya, bisa bilang, mohon maaf PIN-nya dijaga, kalau ada yang menghubungi untuk tanya OTP jangan dikasih. Perlu dijelaskan, masyarakat harus konservatif, di era digital yang serba mudah ini, mudah juga bagi pelaku kejahatan,” papar dia.

Sarjito, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Zooming with Primus - Melindungi Dana Nasabah Bank, live di Beritasatu TV, Kamis (26/11/2020). Sumber: BSTV
Sarjito, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Zooming with Primus - Melindungi Dana Nasabah Bank, live di Beritasatu TV, Kamis (26/11/2020). Sumber: BSTV

Berdasarkan indeks literasi keuangan nasional pada 2019, tingkat literasi nasional baru 38%, sementara tingkat inklusi keuangan 76,2%. Artinya, masyarakat sudah banyak yang menggunakan layanan jasa keuangan, tapi banyak yang masih belum memahami produk atau layanan yang dimilikinya tersebut.

“Kita butuh bersama-sama edukasi konsumen dan masyarakat dan juga penyedia jasa keuangan harus memperhatikan kepentingan konsumen, karena itu kepentingan bank itu sendiri juga,” lanjut Sarjito.

Dia mengungkapkan, apabila dana nasabah hilang disebabkan pegawai bank atau kesalahan bank, maka bank wajib bertanggung jawab. “Nasabah di Koperasi Pandawa itu ditawari pegawai bank untuk dananya mendapat return lebih besar, tapi ini di luar bank, ada kesepakatan nasabah dan pegawai bank yang ditandatangani. Itu bukan produk bank, bank tidak harus tanggung jawab, tapi apabila berhubungan langsung dengan bank, maka bank tanggung jawab,” jelas Sarjito.

Profil nominal simpanan dan jumlah rekening
Profil nominal simpanan dan jumlah rekening

Dia menegaskan, meskipun nasabah sudah akrab dengan pegawai bank, jangan pernah memberikan tanda tangan langsung tanpa membaca isi dari produk yang ditawarkan. Apabila tidak mengerti, harus ditanyakan, jika masih belum yakin.

“Kalau perlu ganti hari, tanyakan ke anak atau tetangga yang mengerti. Jangan sampai ditawari bunga melebihi penjaminan LPS, ini shadow banking, itu tidak diperkenankan,” papar dia.

Menurut dia, yang mengetahui hubungan antara bank dan nasabah adalah nasabah itu sendiri, khususnya nasabah yang memiliki mobile banking. Sebab, bisa melakukan pe ngecekan setiap saat, serta ja ngan abaikan notifikasi transaksi.

Terakhir, apabila dana simpanan hilang akibat kejahatan pihak di luar bank, maka perlu melakukan pemeriksaan, apakah akan termasuk kelalaian nasabah yang terlalu terbuka dengan orang lain atau akibat kesalahan bank, seperti fraud pegawai bank. Jika pegawai bank melakukan fraud, otomatis harus bertanggung jawab.

“Ada kasus bank melakukan security system dan nasabah sudah hati-hati, ternyata ada pencurian secara digital yang begitu banyak. Makanya UU Perlindungan Data Pribadi menjadi penting, sering kita tidak menyadari yang seperti ini perlu pemeriksaan panjang,” urai Sarjito. .(b1/jn)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN