Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
News Director BSMH Primus Dorimulu memandu acara Literasi Keuangan Goes to Campuss, dengan narasumber : ( Ki-ka atas), Executive VIce President Wealth Management Division PT BRI Tbk Tina Meilina, Direktur Pemasaran PT BRI Life, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara. ( ki-ka bawah) : Pejabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Dr Beta Yulianita Gitaharie, dan Dosen dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof Dr Budi Frensidy.

News Director BSMH Primus Dorimulu memandu acara Literasi Keuangan Goes to Campuss, dengan narasumber : ( Ki-ka atas), Executive VIce President Wealth Management Division PT BRI Tbk Tina Meilina, Direktur Pemasaran PT BRI Life, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara. ( ki-ka bawah) : Pejabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Dr Beta Yulianita Gitaharie, dan Dosen dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof Dr Budi Frensidy.

LITERASI KEUANGAN HARUS DITINGKATKAN

Waspadai Janji Return 15% Lebih

Rabu, 16 September 2020 | 19:11 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com) ,Ester Nuky

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus meningkatkan literasi keuangan yang masih rendah, agar masyarakat mampu berinvestasi secara tepat. Tingkat inklusi atau akses terhadap layanan keuangan di Indonesia mencapai 76% tapi literasi keuangan masih 38%, sehingga banyak orang membeli produk yang tidak dipahami atau tertipu perusahaan ilegal maupun janji palsu return di atas 15% setahun.

“Survei OJK, tingkat literasi keuangan di Indonesia itu akhir tahun 2019 baru 38%, sedangkan tingkat akses atau inklusi itu sudah 76%. Akibatnya, banyak orang membeli produk keuangan dan melakukan investasi, tapi sebetulnya tidak paham karena literasi keuangannya masih rendah. Padahal, saat berinvestasi itu mesti memastikan 2L, yakni legal dan logis dari produk investasi dan penjelasan pemasarnya,” kata Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara saat menjadi keynote speaker dalam diskusi Literasi Keuangan Goes to Campus bertajuk “Merencanakan Financial Freedom untuk Milenial” di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Diskusi yang juga didukung BeritaSatu TV dan Majalah Investor itu menghadirkan pula pembicara Direktur Pemasaran BRI Life Anik Hidayati, Pj Dekan FEB Universitas Indonesia Beta Yulianita Gitaharie, Executive Vice President Wealth Management Division BRI Tina Meilina, serta Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB Universitas Indonesia Budi Frensidy.

Sebagai moderator adalah Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara dalam diskusi tentang Literasi Keuangan Goes to Campus, yang diselenggarakan oleh Majalah Investor bekerjasama dengan Unika Atmadjaja, Jakarta, Senin (16/9/2019). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Tirta menjelaskan lebih lanjut, selain bisa melakukan pengecekan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada sejumlah cara untuk melihat indikasi investasi itu ilegal. Ini anta ra lain menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat dan menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru.

“Padahal, investasi sejatinya tidak menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Selanjutnya, investasi sejati juga tidak memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Investasi ilegal juga biasanya menjanjikan aset aman dan jaminan pembelian kembali, serta menjanjikan klaim tanpa risiko, padahal tidak ada investasi yang tidak berisiko. Terakhir, (umumnya) legalitas perusahaan investasi dan produk investasinya tidak jelas,” ucap Tirta.

Tirta mengatakan, untuk memeriksa produk atau perusahaan investasi itu legal atau tidak, masyarakat bisa mengecek di kontak OJK 157 atau melalui kontak WA 081157157157. Masyarakat bisa mengecek dengan cukup mengirimkan teks nama perusahaan investasi atau produk investasinya.

Pemeriksaan legalitas juga bisa dilakukan via email ke konsumen@ OJK.go.id.

Waspadai Penjual Mimpi

Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy. Foto: iaiglobal.or.id
Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy. Foto: iaiglobal.or.id

Budi mengatakan, investor harus berpikir logis mewaspadai klaim klaim return atau imbal hasil yang menyesatkan atau menipu.

“Jika ada investasi yang menawarkan return lebih dari 15%, ya jual mimpi. Return setinggi ini hanya bisa terjadi di saham, itu pun hanya 1-2 kali dalam 5 tahun, tidak setiap tahun,” tandasnya.

Budi menuturkan, literasi keuangan di Indonesia harus ditingkatkan agar orang juga bisa memahami perlunya berorientasi untuk hidup lebih makmur, ketimbang hanya sekadar kaya.

Menurut dia, kaya adalah memiliki aset atau harta lebih banyak daripada orang kebanyakan.

“Lebih bijak mendefinisikan kaya dengan mengukur aset bersih (net worth). Mengacu pada data Global Wealth Tahun 2019, orang dewasa Indonesia berjumlah 172,9 juta dengan rata-rata PDB US$ 6.136. Orang kaya Indonesia masih sedikit 1,1%, yakni 1,87 juta atau 1,0% penduduk Indonesia dengan kekayaan antara US$ 100 ribu sampai dengan US$ 1 juta dan hanya 0,1% atau sekitar 106 ribu penduduk yang memiliki kekayaan di atas US$ 1 juta,” ujar Budi._

Jumlah orang kata Indonesia itu terbilang rendah dari rata-rata negara lain seperti Singapura, Jepang, Amerika, dan negara-negara Asia Pasifik. Bahkan jika ditilik dari rata-rata dunia, orang kaya dengan kekayaan minimal US$ 100 ribu mencapai 10,7%, dengan di antaranya 0,9% penduduk memiliki kekayaan di atas US$ 1 juta (high net worth).

Budi melanjutkan, hidup makmur itu bermakna lama waktu sese orang dapat mempertahankan gaya hidupnya tanpa harus bekerja. Meskipun telah di-PHK atau masuk usia pensiun, seseorang bisa bertahan tanpa harus bekerja dalam waktu lama jika memiliki investasi yang produktif.

“Jika seseorang mampu menopang kehidupan selama beberapa dekade mendatang dengan menghasilkan kas lebih dari Rp 5 juta per bulan (di Indonesia), maka bisa dikatakan telah mencapai kebebasan finansial. Jadi yang kita kejar itu sebaiknya kemakmuran, bukan kekayaan,” ucap dia.

Karena, tandas dia, kekayaan belum bisa menjamin seseorang menjadi makmur. Sebagai ilustrasi,_ pengeluaran bulanan keluarga Rp 50 juta dan aset US$ 100 ribu atau sebesar Rp 1,45 miliar, maka keluarga itu hanya akan bertahan selama 29 bulan atau kurang dari 3 tahun tanpa ada yang bekerja  Tanpa adanya aset yang likuid, maka seiring berjalannya waktu, nilai dari aset keluarga itu akan terus tergerus. Sedangkan seseorang yang kurang kaya bisa jadi hidup makmur, ilustrasinya kekayaan hanya US$ 50 ribu atau sekitar Rp 725 juta, di luar tempat tinggal, tetapi pengeluaran keluarga itu Rp 3 juta.

Dengan kekayaan sebesar itu, akan mampu mendapatkan bunga bersih Rp 3,62 juta kalau ditempatkan di deposito dengan bunga 6% per tahun,” katanya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN