Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

RI Harus Punya Backbone di Era Digital

(gor/ant), Senin, 28 Mei 2018 | 08:18 WIB

Perkembangan dunia digital di Indonesia bergerak sangat pesat, bahkan masyarakat mampu beradaptasi dengan cepat terhadap revolusi teknologi. Sekarang ini, masyarakat lebih banyak berinteraksi melalui smartphone untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari berbelanja, membeli tiket, hingga memanfaatkan financial service melalui financial technology (fintech).

Namun, menurut Direktur Kepatuhan, Legal, dan Sekretaris Perusahaan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk Anika Faisal masih ada tantangan yang dihadapi di perkembangan dunia digital, yakni soal infrastruktur, investasi yang baik, dan dukungan dari semua pihak.

Dia mengakui jika dukungan Pemerintah Indonesia terhadap era digitalisasi sangat luar biasa. Bahkan, semua orang membicarakan hal tersebut, semua orang menginginkan dan menyakini bahwa ini saatnya berjalan menuju digital.

“Saya rasa semua orang punya semangat, aspirasi, all the way dari pemersatunya termasuk OJK, BI, dan lain-lain. I think is now a matter of how do prioritise need to be done, yaitu apa yang diperlukan negara untuk bisa benar-benar mengadopsi teknologi digital ini untuk kepentingan rakyat banyak. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa dengan digitalisasi, negara ini makin maju,” ujar dia kepada Investor Daily, belum lama ini.

Akan tetapi, lanjut Anika, dibutuhkan dukungan banyak orang dan investasi untuk mencapai digitalisasi. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat besar, maka harus ada backbone atau ’tulang punggung’ tersendiri dalam hal digitalisasi.

“Kalau ingin mengarah ke digitalisasi, maka ada investasi yang harus dikerjakan oleh negara ini dan bukan Cuma infrastruktur, tetapi juga mengenai infrastruktur untuk digitalisasinya seperti network yang harus dibangun oleh pemerintah, apakah mau pakai teknologi GPS, satelit, atau lainnya yang mau dikembangkan negara ini,” kata dia.

Anika yang lulusan Universitas Indonesia dan Harvard Business School Amerika Serikat (AS) ini juga menambahkan, tidak adil jika Indonesia harus dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura.

“Tanah Air kita antara air dan daratan, komposisinya lebih banyak air. Secara geografis Indonesia adalah negara yang kompleks,” pungkas dia.

Meski demikian, infrastruktur digitalisasi harus dibangun dan ini merupakan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Apalagi, jika terkait soal aturan pendukung maka akan kembali lagi ke masalah anggaran dan proritas. “Itu adalah PR-nya pemerintah yang harus dipikirkan, karena saya percaya digitalisasi ini bisa mendorong perekonomian Indonesia dan bisa menjadi solusi untuk negara kita,” tambah ibu dua anak itu.

Selaraskan Visi

Saat ditanya bagaimana menyelaraskan visi dan misi BTPN dengan perkembangan digitalisasi perbankan, Anika mengungkapkan ketika BTPN menciptakan visi dan misi, bukan cuma dijadikan pajangan di tembok.

“Ketika menciptakan visi dan misi sebetulnya kita menciptakan tujuan, arah strategi perusahaan yang tercakup di dalamnya. Kita menciptakan bagaimana kami ingin melakukan hal ini ke depan, tentu saja mengarah kepada pemanfaatan teknologi digital untuk melayani segmen yang memang kita layani hari ini,” kata dia.

Bagaimana BTPN melakukannya, lanjut Anika, adalah lebih mengerucut pada pemanfaatan teknologi sebagai cara melayani nasabah. “Karena kita percaya ke depan itu, digital akan dan hari ini pun sudah mengubah behavior customer,” kata dia.

Namun, ada tantangan yang dihadapi BTPN dalam menerapkan fintech, yakni bahwa digital akan semakin bagus kalau datanya semakin bagus. Sementara itu di Indonesia, masalah data masih merupakan sesuatu yang perlu dibangun, tapi dalam jangka panjang Anika yakin semua orang mengarah ke sana.

“Karena semua orang bicara bagaimana mempunyai database yang lebih baik, mempunyai big data yang lebih baik, sehingga semua proses bisa dilakukan dengan cara lebih cepat. Itu semua adalah hal-hal yang menurut saya sebagai tantangan,” ungkap wanita kelahiran Jakarta, 29 Juni 1967.

Menurut Anika yang juga menjabat Ketua Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP), BTPN sebagai lembaga penyedia jasa bukan tentang apa yang diinginkan oleh bank melainkan tentang apa yang dibutuhkan nasabah.

Nah, ketika kita bicara tentang apa yang dibutuhkan nasabah, mereka pasti ingin cepat, akses yang mudah. Apalagi untuk generasi milenial nih, sangat umum untuk bilang saya nggak mau ngantre, nggak mau repot, saya nggak mau capek, saya mau kapannya terserah saya, jam kerja nggak lagi seperti dulu,” jelas dia.

Dengan semakin banyaknya kompleksitas dalam konteks segmen masyarakat di Indonesia, maka BTPN sebagai sebuah bank harus dapat relevan dalam melayani apa yang dibutuhkan dan diinginkan nasabah.

“Digital adalah jawabannya karena untuk menyesuaikan layanan secara individual nggak mungkin dilakukan dengan cara konvensional seperti dulu,” katanya.

Anika pun berharap, BTPN terus berkembang menjadi bank yang sustainable, melayani segmen mass market-nya secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi. “Nggak besar sekali mungkin buat negara ini, tapi kontribusi bagi perekonomian Indonesia terutama dengan makin menggandeng mass market ini ke sektor formal perbankan, bisa memberikan mereka opportunity untuk berkembang lebih lanjut lagi,” ujar penyuka film detektif ini. (pya)

 

BAGIKAN