Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin (rompi orange) digelandang usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (25/9/2021) dini hari. Ketua  KPK Firli Bahuri mengumumkan Azis Syamsuddin, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK di Lampung Tengah. Azis ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan untuk 20 hari pertama. Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin (rompi orange) digelandang usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (25/9/2021) dini hari. Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan Azis Syamsuddin, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK di Lampung Tengah. Azis ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan untuk 20 hari pertama. Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Golkar akan Berikan Bantuan Hukum kepada Azis Syamsuddin

Sabtu, 25 September 2021 | 19:00 WIB
Yustinus Paat

JAKARTA, investor.id  - Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada Aziz Syamsuddin jika yang bersangkutan memintanya. Bantuan hukum ini berlaku sama untuk semua kader Partai Golkar yang menghadapi persoalan hukum dalam berbagai kasus.

“Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM terhadap seluruh kader Partai Golkar yang menghadapi permasalahan hukum dalam berbagai kasus, apabila bantuan hukum tersebut diminta oleh kader,” kata Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir di ruang Fraksi Partai Golkar, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/9/2021).

Adies mengatakan DPP Golkar juga akan tetap mengkawal proses hukum kadernya meskipun yang bersangkutan tidak meminta bantuan hukum dari Golkar.

“Jika kader Partai Golkar yang bersangkutan ternyata telah menunjuk penasehat hukum lain dalam menghadapi permasalahan hukumnya, maka Partai Golkar akan tetap mengamati dan mengawal perkembangan kasus hukum yang dihadapi oleh kadernya,” tandas Adies.

Selain itu, lanjut Adies, Partai Golkar selalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kader yang mendapatkan permasalahan hukum untuk lebih berkonsentrasi menghadapi permasalahan hukumnya. Hal ini sesuai dengan amanah ketentuan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar dan Pasal 19 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor: PO-15/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang Penegakan Disiplin Organisasi.

“Karena itu, Partai Golkar memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada saudara Azis Syamsuddin untuk berkonsentrasi dan fokus menghadapi permasalahan hukumnya di KPK,” pungkas Adies.

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin (rompi orange) digelandang usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (25/9/2021) dini hari. Ketua  KPK Firli Bahuri mengumumkan Azis Syamsuddin, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK di Lampung Tengah. Azis ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan untuk 20 hari pertama. Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin (rompi orange) digelandang usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (25/9/2021) dini hari. Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan Azis Syamsuddin, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK di Lampung Tengah. Azis ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan untuk 20 hari pertama. Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Diketahui, KPK menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp 3,1 miliar dari Rp 4 miliar yang dijanjikan.

Suap itu diberikan Azis bersama-sama mantan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado kepada Stepanus, melalui seorang pengacara bernama Maskur Husain. Tujuan pemberian suap ini agar Stepanus mengurus kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah yang menyeret nama Azis.

Atas tindakannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN