Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wapres Maruf Amin  Sumber: BSTV

Wapres Maruf Amin Sumber: BSTV

Wapres: Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Harus Bisa Dirasakan Orang Asli

Kamis, 14 Oktober 2021 | 14:05 WIB
Markus Junianto Sihaloho

JAKARTA, investor.id   - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengatakan, terkait dengan percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua barat, arah dari Presiden Joko Widodo adalah harus memberikan perubahan nyata.

"Dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi Orang Asli Papua," kata Wapres Ma’ruf Amin, Kamis (14/10/2021), saat memimpin rapat koordinasi tentang pengentasan kemiskinan ekstrem di Papua Barat.

Rapat dijadikan kesempatan oleh Wapres membahas pelaksanaan Inpres No.9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dilakukan dengan strategi percepatan pembangunan bertumpu pada 5 kerangka kebijakan.

Pertama, pembangunan SDM unggul; kedua, transformasi dan pembangunan ekonomi; ketiga, pembangunan infrastruktur dasar; keempat, pelestarian kualitas lingkungan hidup; dan kelima, tata kelola pemerintahan.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, telah dimuat kebutuhan pendanaan dalam Rencana Aksi dan Quick Wins pada APBN Tahun Anggaran 2021. Kata Wapres, ini yang secara umum telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral Kementerian/Lembaga dan pendanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Semua dilakukan untuk mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Yakni pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan usaha kecil dan menengah, peningkatan ketenagakerjaan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kata Wapres, Pemerintah akan terus melanjutkan program-program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut pada Tahun Anggaran 2022.

Selain itu, juga didukung pendanaan melalui Dana Otsus Papua Tahun Anggaran 2022 yang berupa Specific Grant sebesar 1,25 persen dari DAU nasional dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

Wapres juga menjelaskan perkembangan terbaru kebijakan afirmasi percepatan pembangunan Papua melalui penyiapan peraturan pemerintah turunan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

"Penyusunan regulasi ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, melindungi, dan memberi afirmasi, serta melindungi hak dasar Orang Asli Papua," ujar Wapres.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN