Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Jenderal Hinca Pandjaitan

Sekretaris Jenderal Hinca Pandjaitan

Demokrat Tampung Aspirasi Kader untuk Merapat ke Jokowi-Maruf

Gora Kunjana, Senin, 1 Juli 2019 | 15:27 WIB

JAKARTA, investor.id- Partai Demokrat menampung aspirasi para kader di daerah yang mengusulkan agar partai berlambang bintang mercy itu merapat atau berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Terpilih dan Wapres Terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selama periode 2019-2024.

"Per hari ini ada yang mau minta di oposisi saja atau di luar (pemerintahan), ada yang mau seperti yang sekarang, ada juga berpendapat bagus juga kalau bersama-sama," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di gedung DPR RI di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Hinca –seperti dilansir Antara-- menjelaskan keputusan arah politik partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan ditentukan 10 Juli, setelah 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono.

Rencananya, lanjut dia, wacana itu akan dibahas dalam sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat.
 

Penyeimbang
Selama lima tahun terakhir ini, Partai Demokrat tidak menjadi oposisi dan tidak juga menjadi partai politik yang bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hinca mengatakan Partai Demokrat mengusung konsep penyeimbang. "Yang sudah baik kami dukung, yang belum baik kami kritisi," ucap anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan partainya menawarkan 14 program prioritas kepada Jokowi.

"Jika Jokowi berkenan dengan 14 program itu tentu menarik didiskusikan karena menjadi selaras dengan tujuan partai," katanya.

Meski demikian, kata dia, dengan berkoalisi atau tidak bergabung dalam pemerintahan, program tersebut akan tetap dijalankan salah satunya melalui parlemen dan pemerintah kabupaten/kota.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN