Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja di kawasan Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta. Foto: SP/Ruht Semiono

Pekerja di kawasan Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta. Foto: SP/Ruht Semiono

1 JUTA ORANG DI INDONESIA BERISIKO TERTULAR KORONA

Kapasitas Medis Tak Mencukupi

Imam Suhartadi, Kamis, 26 Maret 2020 | 05:17 WIB

JAKARTA, investor.id - Kapasitas medis untuk menangani pasien korona tidak mencukupi. Jika warga positif korona menembus 100.000 orang, Indonesia akan kewalahan. Oleh karena itu, pemerintah harus all out menghentikan penyebaran Covid-19 lewat pembatasan pergerakan manusia tanpa kompromi dan segera menggulirkan regulasi yang memudahkan berbagai pihak, termasuk swasta dan perguruan tinggi, untuk ikut ambil bagian memperkuat kapasitas medis.

Kapasitas medis mencakup rumah sakit, tempat tidur, peralatan medis, dokter, perawat, dan alat pelindung diri (APD) yang digunakan tenaga medis. Dengan jumlah pasien yang masih minim saja, kapasitas medis tidak mencukupi, apalagi jumlah warga terpapar berpotensi mencapai ratusan ribu, bahkan bisa menembus 1 juta, sesuai dokumen yang diterima SP, Rabu (25/3).

Saat ini, rakyat Indonesia yang terdeteksi baru kelompok menengah-atas. Jika upaya pembatasan tidak berhasil, masyarakat menengah-bawah yang terkena virus akan sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan arahan dan kebijakan yang lebih tegas dan jelas guna menghentikan penularan Covid-19, menambah kapasitas medis, dan mencegah penurunan daya beli rakyat. Pilihan pemerintah untuk menerapkan physical distancing harus dilakukan dengan superketat, mulai dari tingkat RT dan RW se-Indonesia.

Presiden Joko Widodo meresmikan RS Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020).
Presiden Joko Widodo meresmikan RS Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020).

Kapasitas Medis

Untuk memperkuat kapasitas medis, pemerintah perlu memperhatikan lima syarat berikut. Pertama, memastikan bahwa tunggakan pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan harus secepatnya diselesaikan.

Kedua, ke depan, pemerintah harus memastikan bahwa pasien Covid-19 boleh menggunakan kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan rumah sakit yang melayani peserta BPJS Kesehatan harus dibayar.

Ketiga, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), gubernur, bupati, dan wali kota sebagai regulator harus ikhlas mencabut berbagai regulasi yang menghambat pembangunan rumah sakit baru.

Keempat, Kemenkes hendaknya tidak kaku dan terlalu birokratis dalam memberikan surat izin praktik (SIP) dokter. Dokter yang memiliki izin praktik di satu rumah sakit boleh melakukan praktik di rumah sakit lain untuk menangani pasien Covid-19.

Kelima, pemerintah harus memastikan bahwa alat pelindung diri (APD) cukup tersedia bagi para dokter dan paramedis.

Persiapan akhir penggunaan Wisma Atlet Kemayoran untuk RS Darurat penanganan Covid-19. Foto: SP/Joanito De Saojoao
Persiapan akhir penggunaan Wisma Atlet Kemayoran untuk RS Darurat penanganan Covid-19. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Mulai dari RT/RW

Indonesia termasuk salah satu Negara di dunia yang memiliki organisasi pemerintahan paling lengkap, dari pusat hingga RT/RW. Para gubernur harus mampu memastikan bahwa bupati dan wali kota se-Indonesia harus bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menerapkan physical distancing secara ketat.

Di setiap RT dan RW, pemerintah bisa menerapkan isolasi ketat guna mencegah penularan Covid-19. Setiap ketua RT dan RW menjaga wilayahnya dengan mencegah orang luar masuk dan mengawasi agar warganya bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

“Kita tidak menerapkan lockdown, tetapi pembatasan bergerak orang bisa diterapkan dengan ketat di setiap RT dan RW,” kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi, Senin (23/3) malam di kantor BNPB, Jakarta.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/3/2020).  Dok. BNPB /Danung Arifin.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/3/2020). Dok. BNPB /Danung Arifin.

Dia mengakui, organisasi pemerintahan Indonesia termasuk yang paling lengkap di dunia. Selain organisasi pemerintahan, Indonesia memiliki Polri dan TNI yang memiliki organisasi lengkap hingga ke daerah. Semua kekuatan ini perlu dioptimalkan untuk menghentikan penyebaran CoVid-19.

Doni menyatakan, pihaknya akan berusaha mendorong agar organisasi pemerintahan yang lengkap ini bisa diefektifkan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Doni mengakui tantangan pertama yang dihadapinya adalah virus korona yang menyebar sangat cepat. Meski yang terdeteksi positif korona saat ini 790 dan yang meninggal 58, fakta yang sebenarnya adalah fenomena gunung es.

Kedua, internal birokrasi dari pusat hingga daerah yang belum dalam satu barisan dengan kepala negara. Meski arahan Presiden Joko Widodo sudah jelas, masih ada kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota, yang belum menunjukkan dukungan penuh. Pengadaan APD masih minim. Berbagai kegiatan yang tidak mengindahkan perintah physical distancing masih terjadi.

Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo
Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo

Ketiga, pemberitaan hoaks. Ada pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan berita bohong yang membuat rakyat panik dan tidak mengetahui fakta sesungguhnya.

Ia meminta pers untuk menggunakan narasi tunggal, yakni pentingnya pelaksanaan “politik negara”. Tidak ada satu pun negara di dunia yang mampu melawan virus korona atau bencana apa pun tanpa mematuhi politik negara.

Negara tengah berada dalam bahaya. Para kepala daerah, kata Doni, tak boleh keluar dari kebijakan pusat. “Ini ancaman nirmiliter yang tengah dihadapi negara kita. Kita harus bersatu,” tegasnya.

Menteri BUMN, Erick Thohir meninjau kesiapan RS Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran, yang bisa beroperasi esok hari, Senin (23/03/2020) /IST
Menteri BUMN, Erick Thohir meninjau kesiapan RS Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran, yang bisa beroperasi esok hari, Senin (23/03/2020) /IST

Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena kepada SP, Rabu (25/3), menyatakan pemerintah sepatutnya terus mendukung rumah sakit dan tenaga medis agar dapat bekerja maksimal menangani pasien korona jenis baru, misalnya dengan APD.

Emanuel mengibaratkan APD dan alat kesehatan sebagai senjata dalam sebuah peperangan. APD dapat membuat para tenaga medis terhindar dari penularan Covid-19. Dengan begitu, penanganan pasien pun menjadi lebih maksimal.

Menurutnya, jumlah 105.000 APD yang telah didatangkan pemerintah tidak cukup memadai apabila jumlah orang yang tertular korona mencapai ratusan ribu orang. Pemerintah perlu menambah APD dalam jumlah yang signifikan.

Pada kesempatan itu, Emanuel menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang membayar biaya pelayanan pasien Covid-19 kepada rumah sakit melalui BPJS Kesehatan. (sp)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN