Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Yusril Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra.

PBB Konsisten Dukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

Novy Lumanauw, Kamis, 1 Agustus 2019 | 23:14 WIB

JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, partai yang dipimpinnya akan mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, periode 2019-2024.

“Kami mengatakan PBB akan membantu Presiden, menyukseskan tugas-tugas beliau sebagai presiden periode 2019-2024. Insya Allah kita akan membantu beliau dengan sepenuh hati,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8).

Yusril bertemu Presiden Jokowi bersama 45 kader PBB untuk bersilaturahmi usai Pemilu dan Pilpres 2019. “Pak Jokowi mengatakan terima kasih kepada PBB yang sudah membantu beliau dan juga keaktifan kami semua dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah, sidang di MK berjalan baik,” jelas dia.

Lebih lanjut Yusril mengungkapkan, dalam pertemuan yang berlangsung akrab tidak dibicarakan mengenai pembagian kursi kabinet. “Jadi, ini betul-betul merupakan sebuah pertemuan silaturahmi saja,” katanya.

Ia mengatakan, pada kesempatan itu Presiden Jokowi secara terbuka menyampaikan terima kasih atas kontribusi PBB dalam masalah penanganan hukum.

“Beliau dalam bulan terakhir menyerahkan kepada Pak Yusril untuk bagaimana menyelesaikan kalau ada gugatan, perlawanan ke MK. Jadi, saya agak kurang beban pikiran, kata Presiden. Jadi diserahkan ke Pak Yusril saja,” ujar Yusril meniru ucapan Presiden Jokowi.

 

Perpanjangan Izin FPI


Yusril Ihza Mahendra menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai  perpanjangan izin organisasi kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI).

“Pendaftaran FPI sudah lewat waktunya. Sesudah itu, kemudian akan diperpanjang atau tidak, itu kita serahkan kepada Kementerian Dalam Negeri,” kata Yusril.

Ia mengatakan, kasus yang dihadapi FPI saat ini berbeda dengan ormas HTI yang dicabut status badan hukumnya.

“Berbeda dengan kasus HTI dulu. Kalau HTI ormas yang berbadan hukum, yang dicabut status badan hukumnya. Kemudian ada perlawanan ke pengadilan. Tapi kalau FPI, memang bukan badan hukum,” jelas Yusril.

Menurut Yusril, FPI wajib mendaftar ke Kementerian Dalam Negeri, dan dalam jangka waktu tertentu jika masa pendaftarannya selesai dapat diperpanjang.

“ Tinggal diperpanjang saja. Diperpanjang atau tidak, saya belum tahu juga karena PBB saat ini tidak berada di dalam pemerintahan. Jadi, susah saya menjawab pertanyaan itu,” kata Yusril.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN