Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Prabowo-Sandi. Foto: IST

Prabowo-Sandi. Foto: IST

Prabowo-Sandi Tidak akan Ajukan Gugatan ke MK

B1, Kamis, 16 Mei 2019 | 08:41 WIB

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) tidak akan melakukan gugatan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, kubu Prabowo-Sandi mengaku sudah tidak percaya lagi terhadap lembaga penegak hukum.

“Karena ada distrust (ketidakpercayaan), kami memutuskan tidak akan melakukan gugatan ke MK,” kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, ketika ditemui sesaat setelah Diskusi

“Lawan Kecurangan Pilpres 2019 Terstruktur, Sistematis, & Masif”, di Media Center BPN, Jakarta, Rabu (15/5).

Menurutnya, rasa kehilangan kepercayaan terhadap hukum yang dialami kubu Prabowo- Sandi terjadi setelah menjalani segala proses tahapan Pemilu. Mulai dari proses kampanye, pencoblosan, hingga pasca pencoblosan yang dipenuhi dengan kecurangan.

“Terus terang, kami melihat proses hukum yang sudah kami lalui, mulai dari proses kampanye, kami banyak dihalanghalangi, kriminalisasi tokohtokoh BPN, kemudian pada saat pencoblosan, pascapencoblosan, kami distrust terhadap proses hukum. Kami melihat ada makar terhadap hukum secara masif,” ujarnya.

Saat ini, dikatakan, hukum sudah diinterpretasikan oleh siapa yang paling kuat. Artinya, secara tidak langsung di Indonesia sudah berlaku hukum rimba, di mana yang paling kuat yang dapat menginterpretasikan hukum.

Sementara itu, Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjawab pertanyaan dan kritikan tim Prabowo-Sandiaga terkait Pemilu 2019 yang diduga penuh kecurangan.

Zulkifli mengatakan, dalam demokrasi sepakat untuk tidak sepakat itu boleh. Ia memisalkan jika disebut ada kecurangan KPU harus segera merespon.

“Jadi kalau dikatakan curang ya pemerintah sampaikan dong, KPU apa (jawabannya), bukan mencari kesalahan. Orang protes kan boleh, boleh menyampaikan pikirannya, (KPU) silakan dijawab,” kata Zulkifli usai bertemu dengan kader di kantor DPW PAN Jateng, Semarang, Rabu (15/5).

Bambang Soesatyo. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Bambang Soesatyo. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

 

Di tempat terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pendukung dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto- Sandiaga Uno untuk mengikuti tahapan pemilu sebagaimana mestinya. Jika ada dugaan kecurangan, sudah ada mekanisme yang bisa ditempuh untuk mendapat keadilan tanpa harus menolak hasil pemilu.

Menurut politikus Golkar itu, Negara sudah menyiapkan saluran-salurannya untuk menyampaikan dugaan adanya kecurangan tersebut secara legal atau resmi.

Maka dari itu, jika memang ditemukan kecurangan oleh kubu Prabowo-Sandi, maka seharusnya melaporkannya kepada pengawas. Negara bahkan menyedikan mekanisme gugatan di Mahkamah Konstitusi.

“Karena di seluruh dunia pun begitu, setiap negara demokrasi pasti menyiapkan saluran untuk menyampaikan adanya dugaan maupun kecurangan,” kata Bambang.  

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN