Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Calon Pimpinan KPK Nawawi Pomolango saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/9/2019).  Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono

Calon Pimpinan KPK Nawawi Pomolango saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/9/2019). Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono

Setuju Revisi UU, Nawawi: Persoalan KPK Hanya Masalah Manajerial

Hotman Siregar, Rabu, 11 September 2019 | 14:43 WIB

JAKARTA, investor.id - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango setuju dilakukannya revisi UU KPK. Hal itu untuk memastikan adanya azas keadilan.

"Saya setuju soal SP3. Kenapa? Karena pernah ada tersangka, 4 kali saya mutasi tetap sebagai tersangka," kata Nawawi dalamuji kelayakan dan kepatutan capim KPK di ruang rapat Komisi III Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Nawawi menjelaskan, tidak ada filosofi dalam UU KPK tidak bisa mengeluarkan SP3. Selama ini, ia menyebut hanya pendapat para ahli bahwa KPK tak bisa SP3 hanya sebagai pembeda dengan penegak hukum lain seperti kejaksaan.

Sementara dalam KHUP, filosofi SP3 terkait azas kepastian hukum. "Pasal 40 UU No 32 UU KPK dibuat tanpa ada filosofi. Saya setuju revisi UU KPK. SP3 harus ada. Jangan ada tersangka sampai mati," katanya.

Nawawi menjelaskan programnya bila terpilih menjadi pimpinan KPK. Nawawi mengatakan, pencegahan korupsi harus dimulai dari sekolah tingkat dasar.

Selama ini, kata Nawawi, publik melihat pemberantasan korupsi hanya sebatas operasi tangkap tangan. Dia juga mengkritik pencegahan yang selama ini dilakukan KPK.

"Jangan-jangan anggaran pencegahan KPK itu habis beli bensin keliling Indonesia," katanya.

Terkait adanya pertanyaan anggota dewan terkait pandangannya soal revisi UU KPK, Nawawi mengatakan, saat ini belum perlu menambah kewenangan KPK. ia menyebut KPK itu tidak ada masalah saat zamannya Taufiqurahman Ruki dan Antasari Azhar.

"Zaman Samad dan yang sekarang saja yang masalah dengan wadah pegawai KPK. Saya kira ini ada masalah dengan manajerial pimpinan. Tapi kalau ada pimpinan baru datang dan tak paham masalah jadi susah juga," katanya.

Menurutnya, pimpinan KPK itu harus kompeten agar bisa mengatur bawahan. Pimpinan juga harus mampu mengakselesasi sistem kerja di KPK.

Terkait dengan OTT, Nawawi mengatakan, hal itu bukan hal yang haram.

"Harusnya pencegahan dulu di depan baru penindakan. Kalau ada kejadian ya tangkap juga," katanya.

Sumber : Suara Pembaruan

BAGIKAN