Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wapres Maruf Amin. Sumber: BSTV

Wapres Maruf Amin. Sumber: BSTV

Wapres: Tumpang Tindih Regulasi Hambat Penanganan Covd

Kamis, 17 September 2020 | 05:26 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan ego sektoral dan tumpang tindih regulasi di instansi pemerintahan masih menjadi penghambat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 seharusnya dapat dimanfaatkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku birokratis yang menghambat berbagai kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Masih banyaknya regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih itu terasa ketika ada pandemik, sehingga terjadi perlambatan-perlambatan eksekusi (kebijakan). Dan juga masih nampak adanya ego sektoral,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (16/9).

Sebelumnya, Wapres Ma’ruf menerima pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara vir tual melalui sambungan telekonferensi dari Jakarta, Selasa (15/9). Wapres mengatakan, di masa pandemik Covid-19 ini telah memberikan pelajaran kepada kita tentang perlunya mempercepat reformasi birokrasi.

Dua hambatan tersebut membuat berbagai kebijakan Pemerintah Pusat menjadi sulit diaplikasikan di kalangan masyarakat. Prosedur birokrasi yang masih rumit membuat eksekusi kebijakan lambat diterapkan.

“Sehingga ada hambatan regulasi, hambatan prosedur dan hambatan birokrasi; jadi banyak keterlambatan-keterlambatan. Sehingga, perlu ada upaya-upaya untuk menghilangkan itu,” tuturnya.

Selain ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan tersebut, persoalan data juga masih menjadi masalah yang harus dibenahi bersama di birokrasi. Ma’ruf Amin mengatakan pengelolaan data di instansi pemerintahan belum optimal.

“Data kita masih sangat lemah, data kita masih banyak kabut. Data kita ada, tapi masih berkabut, belum begitu jelas, jadi juga harus kita bisa menghilangkan kekabutan pada data-data ini,” imbuhnya.

Kemampuan Eksekusi Luhut

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator tim untuk menekan pengendalian kasus Covid-19 di sembilan provinsi karena kemampuannya mengeksekusi apa pun yang diperintahkan Kepala Negara.

“Pak Luhut selama ini memang dipercaya presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan. Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan Presiden untuk menurunkan atau menekan angka kasus positif di Sembilan provinsi,” kata Donny Gahral Adian, di Jakarta, Rabu (16/9). Selain karena percaya, pemilihan Luhut Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.

“Saya kira, itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya,” ujar Donny .

Luhut Pandjaitan juga sebenarnya sudah ada dalam susunan pengurus Komite Penanganan Covid-19 dan PEN. Artinya, Luhut Pandjaitan secara organisasi dan tupoksi memiliki kewenangan untuk melakukan langkah apa pun yang diperlukan untuk menekan angka kasus positif Covid-19.

“Nah saya kira penugasan ini biasa saja. Presiden ingin menugaskan sosok yang menurut beliau mampu melakukan atau mampu mengeksekusi arahan- arahan beliau. Khususnya dalam penanganan Covid-19,” terang Donny.

Ia menegaskan Presiden selalu memberikan tugas yang disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing pejabat.

“Jadi saya kira kepercayaan terhadap Pak Luhut ini diberikan sesuai dengan kapasitas masing- masing sesuai dengan resources yang mereka miliki, untuk bisa segera menurunkan kasus Covid-19 di Sembilan provinsi,” jelas Donny.

Karena itu, Donny menekankan penunjukan Luhut Pandjaitan tersebut tidak dipermasalahkan. “Jadi tidak perlu dipermasalahkan, prerogative presiden dan presiden percaya kepada beliau. Karena selama ini beliau mampu mengeksekusi apa pun yang diminta oleh Presiden. Jadi kepercayaan ini diberikan kepada Pak Luhut,” ungkapnya. (b1/ant)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN