Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembangunan Rumah Murah

Pembangunan Rumah Murah

2020, Pemerintah Fokus pada Hunian Berbasis Komunitas

Imam Mudzakir, Kamis, 7 November 2019 | 21:27 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2020 nanti akan memfokuskan kebijakan program sejuta rumah (PSR) dengan mendorong pembangunan perumahan berbasis komunitas. Saat ini ada 24 komunitas yang sudah mengajukan bantuan subsidi perumahan dari pemerintah.

Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Mochammad Yusuf Hariagung mengatakan, PUPR tengah melakukan monitoring terkait kesiapan dan usulan lokasi pembangunan perumahan komunitas yang tersebar di 11 provinsi tersebut.

“Dari hasil pendataan yang kami laksanakan, setidaknya sudah ada 24 komunitas masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan perumahan berbasis komunitas,” ujar Yusuf Hariagung, dalam siaran pers, Kamis (7/11).

Yusuf menjelaskan, penyediaan perumahan berbasis komunitas akan menjadi salah satu fokus kebijakan dalam program perumahan pemerintah. Tujuannya adalah untuk membangun dan menguatkan swadaya masyarakat dalam membangun perumahan yang partisipatif dan inklusif.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, 24 komunitas yang mengajukan permohonan berasal dari berbagai latar belakang. Beberapa komunitas tersebut antara lain buruh tani kopi, petugas kebersihan kota, pedagang kaki lima (PKL), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), buruh tani. Selain itu ada juga komunitas tukang bakso cuanki, tukang tempe dan tahu, pekerja rokok tembakau, makanan dan minuman, nelayan, guru honorer, penarik bentor, porter, supir taksi, pedagang buah, tukang cukur, buruh kelapa petani garam dan rumput laut.

Untuk mendorong kesiapan lokasi pembangunan rumah komunitas tersebut, pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan. Hal itu dilakukan untuk koordinasi dengan pemerintah daerah serta perwakilan komunitas.

Selain itu, imbuhnya, Kementerian PUPR juga ingin memastikan kesiapan lahan, administrasi serta perijinan pembangunan. Saat ini proses pembangunan rumah komunitas juga telah berlangsung seperti rumah komunitas tukang cukur di Kabupaten Garut, Jawa Barat dan rumah komunitas guru honorer di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. 

“Setidaknya ada 22 lokasi dengan luas lahan mencapai 214,95 hektar yang disiapkan sebagai lokasi pembangunan rumah komunitas tersebut. Lokasinya tersebar di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur. Dari luas lahan tersebut, setidaknya bisa dibangun sebanyak 7.473 unit rumah komunitas,” terangnya.

Yusuf menerangkan, bagi komunitas yang ingin mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah harus memiliki beberapa persyaratan yang harus di penuhi. Setidaknya ada lima  kriteria komunitas masyarakat yang menjadi target pelaksanaan program tersebut. Pertama, komunitas tersebut merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) non fixed income atau mereka yang termasuk Desil satu sampai empat yang memiliki penghasilan mulai Rp 1,2 juta hingga Rp 2,6 juta.

Kedua adalah, belum pernah memiliki rumah, memiliki lahan atas nama sendiri atau berkelompok tapi dapat dipecah atas nama masing-masing dan komunitas tersebut berasal dari satu kelompok sosial yang berasal dari lingkungan yang sama atau berbeda atau beberapa kelompok sosial yang berasal dari lingkungan yang sama atau berbeda.

Ketiga adalah komunitas tersebut berjumlah paling sedikit 50 Kepala Keluarga dan keseluruhan anggotanya adalah MBR yang sudah berkeluarga dan memiliki kemampuan berswadaya dan memiliki kelompok.

Kriteria selanjutnya adalah komunitas tersebut berbadan hukum atau tidak PT berbadan hukum tapi memiliki akta pendirian dan notaris dan tercantum  AD/ ART.

Sedangkan kriteria terakhir adalah komunitas tersebut ditetapkan oleh Walikota/ Bupati. Hal tersebut menjadi dasar pengajuan permohonan bantuan perumahan berbasis komunitas dan permohonan dilakukan oleh Ketua Komunitas atau Pengurus lain yang tercantum dalam akta.

“Bentuk bantuan yang akan diberikan Kementerian PUPR terhadap komunitas tersebut antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam bentuk pembangunan rumah baru, bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan seperti sanitasi komunal, persampahan (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu), jaringan air bersih, jalan lingkungan dan drainase. Selain itu juga ada fasilitasi penyediaan lahan dan fasilitasi pembiayaan perumahan,” terangnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA