Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu tumah komersial. Foto ilustrasi: IST

Salah satu tumah komersial. Foto ilustrasi: IST

Arief: SiKumbang Bakal Data Rumah Komersial Stimulan PPN   

Selasa, 14 September 2021 | 10:32 WIB
Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal mendata rumah komersial melalui Aplikasi Sistem Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Hal ini terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah. Karena itu pengembang properti yang menjual hunian komersial untuk mendaftarkan diri melalui Aplikasi Sistem Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menyatakan bahwa untuk menunjang program Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah, kini SiKumbang mengalami pengembangan fungsi dengan mendata nomor registrasi hunian komersial.

“Potensi SiKumbang ini dapat mengarahkan kami untuk mematangkan Big Data Hunian yang dapat menjadi acuan para stakeholder di bidang perumahan” ungkap Arief Sabaruddin, dalam siaran pers, Selasa (14/9/2021).

Arief Sabaruddin, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)
Arief Sabaruddin, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)

Arief menjelaskan, pemerintah saat ini terus mendorong agar gairah industri properti bangkit di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Dukungan tersebut tidak hanya diberikan pada bantuan pembiayaan perumahan bagi rumah subsidi saja, melainkan juga pada rumah komersil.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah. Pemerintah saat ini menetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun ditanggung oleh pemerintah (DTP) Tahun Anggaran 2021. PPN dari Rumah yang ditanggung pemerintah tersebut merupakan rumah tapak atau rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Upaya pemerintah untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi latar belakang lahirnya aturan tersebut. PPN DTP diberikan untuk penyerahan rumah yang dilakukan pada masa pajak bulan Maret 2021 sampai dengan Desember 2021.

Adapun PPN dari rumah tapak maupun rumah susun DTP sebagaimana dimaksud oleh peraturan tersebut adalah sebesar 100% dari PPN yang terutang pada unit rumah dengan harga jual paling tinggi sebesar Rp2 Miliar, dan 50% dari PPN yang terutang pada unit rumah dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar. PPN DTP tersebut berlaku untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu unit rumah.

“Sesuai yang disebutkan PMK 103 Tahun 2021 pada Pasal 12 yang menunjuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dalam hal ini Kementerian PUPR untuk melakukan pendataan berita acara serah terima dan registrasi kode identitas rumah,  Badan Layanan Umum (BLU) PPDPP kemudian ditunjuk oleh Kementerian PUPR untuk mengakomodir data registrasi pengembang melalui  SiKumbang,” kata Arief.

Salah satu perumahan bersubsidi. Foto ilustrasi: IST
Salah satu perumahan bersubsidi. Foto ilustrasi: IST

SiKumbang sebelumnya telah beroperasi sejak tahun 2020 dan telah mengakomodir data hunian rumah bersubsidi. Untuk mengakses SiKumbang, para pengembang terlebih dahulu harus melalui tahapan Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) miliki Kementerian PUPR dengan menyertakan asosiasi perumahan yang yang diikutinya.

“Namun dengan adanya stimulan insentif PPN DTP ini, saat ini PUPR membuka akses bagi para pengembang perumahan untuk langsung mendaftar ke SiKumbang tanpa harus melalui SIRENG,” katanya.

Berdasarkan pertemuan yang dilaksanakan antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada 9 September 2021, tambah Arief, program pembebasan pengenaan PPN melalui insentif dari pemerintah yang disinergikan dengan registrasi unit rumah pada Aplikasi SiKumbang dapat menjadi acuan data untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap dampaknya pada industri perumahan.

Disampaikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian bahwa pemberian insentif tersebut berpotensi memberikan kontribusi potensi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 0,6 - 1,4 %, potensi menyerap 4,23 juta tenaga kerja, hingga 174 multiplier effect terhadap industri lainnya.

Disampaikan juga lebih lanjut bahwa pemberian insentif PPN DTP perumahan memberikan dampak pada pergerakan pasar yang mulai bergeser ke segmen menengah ke atas dalam dua kuartal tahun 2021 ini. Meskipun demikian, hingga saat ini realisasi pemberian insentif PPN DTP yang terhitung dalam data penerimaan pajak per 30 Agustus 2021 masih berada di angka 12,4%.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN