Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PUPR telah menyelesaikan pembangunan 444 unit rusus sebagai hunian relokasi masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Kuningan. Foto ilustrasi: PUPR

PUPR telah menyelesaikan pembangunan 444 unit rusus sebagai hunian relokasi masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Kuningan. Foto ilustrasi: PUPR

PUPR Kelola Rp 200 M Bangun Perumahan di Jabar

Rabu, 13 Oktober 2021 | 11:47 WIB
Muawwan Daelami (muawwan@beritasatumedia.com)

TASIKMALAYA, investor.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan mengelola anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk membangun sekitar 40 perumahan yang terdiri dari Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) di Jawa Barat.

"Saat ini anggaran yang kami kelola dalam melaksanakan tugas sekitar Rp 200 miliar karena banyak yang kita bangun bukan hanya di Tasikmalaya, tetapi juga di beberapa lokasi lain yang terdiri dari sekitar 20 rusun," jelas Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa II Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Kiagoos Egie Ismail, Selasa (12/10).

Ia melanjutkan, anggaran sebesar Rp 200 miliar tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Rusun, tetapi juga Rumah Khusus (Rusus). Untuk Rusun, pihaknya saat ini tengah membangun sebanyak 20 rusun yang terdiri dari Rusun di Pondok Pesantren, Rusun Masyarakat Berpneghasilan Rendah (MBR), dan Rusun bagi mahasiswa.

Pembangunan Rusun Ponpes paling banyak karena paling banyak diusulkan. Sedangkan Rusun MBR, P2P membangun salah satunya Rusun di Citereup sebanyak 8 lantai dan MBR bagi ASN. Kemudian membangun dua Rusun mahasiswa di Universitas Juanda, Bogor dan STKIP NU di Indramayu. Termasuk satu Rusun Kemensos.

Di Jawa Barat, kata Egie, komposisi Rusun khususnya untuk ponpes jauh lebih banyak dibandingkan Rusus karena ketersediaan lahan yang sulit. Di Tasikmalaya saja kini sudah memiliki sekitar 240 unit pesantren. "Jadi memang setiap provinsi karakternya berbeda-beda. Kalau di Indonsesia bagian Timur lebih banyak membangun Rusus ketimbang Rusun," kata dia.

Ia juga menyampaikan, semua proyek perumahan yang dikerjakan P2P Jawa II dilaksanakan baik secara single years contract (SYC) maupun multiyears contract (MYC). Di STIE Tazkia Bogor misalnya, pihaknya membangun Rusun yang dilaksanakan secara MYC. Termasuk Rusun di Pondok Pesantren Al Habibi di Bandung.

"Jadi, sejak 2019 sampai sekarang program kita jalan terus dan sekarang jarang proyek dikerjakan secara MYC karena pandemi ada kebijakan relaksasi dan refocusing anggaran sehingga pelaksanaan direlaksasi atau dibikin MYC," beber Egie.

Dengan demikian, sejak 2019, 2020, 2021 bahkan 2022 mendatang program pembangunan perumahan akan terus berlanjut.

"Jadi ada MYC di Tahun Anggaran (TA) 2021, ada MYC 2020, ada MYC 2021, ada SYC 2021, ada MYC 2021 dan 2022. Jadi, ada tiga tahun anggaran yang kita tangani," imbuhnya.

Sementara untuk Rusus, Egie menjelaskan P2P Jawa II telah menangani pembangunan Rusus secara MYC 2020-2021 mulai dari Rusus di Kuningan sebanyak 444 unit yang kini sudah rampung. Kemudian Rusus di Bogor sebanyak 580 unit yang sedang memasuki tahap finishing. Rusus ini dibangun setelah longsor menimbun sebanyak 500 kepala keluarga di kawasan tersebut. Terakhir, membangun Rusus di Karawang sebanyak 30 unit yang dilaksanakan secara SYC.

Rusus di Karawang diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir yang rumahnya terkena abrasi sehingga diusulkan untuk dibangun Rusus. Di samping itu, P2P juga membangun beberapa Rusus bukan komplek bagi anggota TNI dan Polri yang menjadi korban penembakan di Papua.

Pembangunan Rusun dan Rusus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Dengan adanya tersebut, Kementerian PUPR sudah mengakomodir di antaranya pembangunan rumah swadaya dan Rusun ponpes. Jadi melalui UU tersebut pembagian garis demarkasinya menjadi jelas," tutup Egie.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN