Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dadang Rukmana. (imm)

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dadang Rukmana. (imm)

PUPR: UU Cipta Kerja Pacu Pembangunan Perumahan

Senin, 22 November 2021 | 09:33 WIB
Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa kehadiran UU Cipta Kerja mendorong pembangunan perumahan di Indonesia, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mendorong capaian Program Sejuta Rumah (PSR) di Indonesia.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR Dadang Rukmana mengatakan, pemerintah saat ini terus melakukan sosialisasi kepada daerah tentang peraturan pelaksana (PP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Perumahan.

Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan perumahan di Indonesia, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mendorong capaian Program Sejuta Rumah (PSR) di Indonesia.

“Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Satgas Percepatan Sosialisasi UU CK memerintahkan kepada kementerian atau lembaga untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya termasuk dalam bidang perumahan,” ujar Dadang Rukmana, dalam siaran pers, Senin (22/11/2021).

Dadang mengatakan, kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan pelaksana UU tersebut perlu dilaksanakan guna mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini diperlukan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada asosiasi bidang perumahan agar peningkatan penyelenggaraan perumahan dapat memenuhi standar dan mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia.

“Pemerintah daerah perlu segera menyiapkan pelembagaan untuk pelaksanaan perizinan di daerah,” katanya.

Dadang menerangkan bahwa undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya telah terbit melalui amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan guna efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut maka perlu dilakukannya percepatan sosialisasi secara masif dan terarah kepada masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar hukum atau pedoman bagi stakeholder perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan perumahan di Indonesia,” jelas Dadang.

Editor : Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN