Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Foto bersama dalam acara Rakerda Himperra DKI Jakarta

Foto bersama dalam acara Rakerda Himperra DKI Jakarta

Pemerintah Dorong Pengembang Bangun Rusun Subsidi

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:25 WIB
Imam Muzakir (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah mendorong para pengembang untuk terlibat dan berkolaborasi membangun rumah vertikal alias rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, hal ini dipicu masih tingginya angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia yang mencapai 12,7 juta unit. Selain itu masih ada sekitar 23 juta unit rumah yang tidak layak huni (RTLH).

Sementara, kata Herry, pemerintah sendiri hanya mampu menyediakan subsidi rumah sekitar 200 ribu unit dan itu mayoritas adalah rumah landed atau tapak. Bila diterapkan untuk rumah vertikal subsidi mungkin tidak mencapai 200 ribu unit.

Karena harga rumah subsidi untuk vertikal dan landed sangat berbeda. Satu sisi rumah vertikal terkena pajak. Pasalnya aturan bebas pajak ini dengan harga rumah dibawah Rp 250 jutaan.

“Kita perlu berkolaborasi bersama dengan pengembang untuk menggalakan rumah vertikal ke depan bagi rumah subsidi,” ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna, disela Rakerda Himperra, di Jakarta, Rabu (22/6).

Herry TZ mengatakan, tantangan kedepan di daerah perkotaan adalah masalah urbanisasi yang cukup tinggi dan masih banyak masyarakat yang menempati rumah tinggal tidak layak huni. “Bagaimana peran dari pengembang seperti Himperra sebagai motor terdepan mau beralih membangun rumah subsidi landed ke vertikal,” kata Herry TZ.

Saat ini, kata Herry, pemerintah DKI Jakarta banyak memiliki lahan lahan kosong yang siap dikerjasamakan dengan pengembang. “Nanti pemerintah akan membuatkan regulasinya,” ujarnya.

Sementara itu, ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja mengatakan, pada prinsipnya pengembang tidak keberatan untuk membantu pemerintah mewujudkan rumah subsidi termasuk hunian vertikal. “Namun masalah kendala budaya juga harus diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat yang terbiasa tinggal di landed dan vertikal,” katanya.

Selain itu, mekanisme untuk pembelian rumah vertikal (rusun) ini seperti apa, karena kemampuan masyarakat kecil juga terbatas. sehingga perlu ada skema-skema khusus yang memudahkan konsumen memiliki hunian. “Termasuk juga pengembang untuk membangun rusun subsidi,” ujarnya.

Ketua DPD Himperra DKI Jakarta Aviv Mustaghfirin mengatakan, backlog rumah di Jakarta saat ini diperkirakan mencapai 1 juta unit lebih. Tetapi untuk membangun rumah subsidi di Jakarta sudah sulit, karena harga lahan sudah tidak mungkin.

Sehingga banyak anggota Himperra DKI Jakarta lebih banyak membangun hunian di sekitar penyangga Jakarta yang tahun ini menargetkan 9000 unit rumah.

“Kalau pemerintah meminta untuk membangun rumah vertikal dan diberikan kemudahan lahan, melalui berbagai skema pembiayaan tentu kami semangat. Karena saat ini tidak mungkin membangun rumah subsidi di DKI Jakarta,” katanya.

Harapan kita, kalau pemerintah sudah mendorong untuk membangun rumah vertikal dengan porsi yang sudah jelas diberikan kepada pengembang, Himperra tentu siap. Bahkan pengembang siap berkolaborasi untuk mewujudkan program rusun subsidi.

Editor : Imam Muzakir (imam.muzakir@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN