Menu
Sign in
@ Contact
Search
Rumah Susun (Rusun) siap huni yang dikerjakan oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rumah Susun (Rusun) siap huni yang dikerjakan oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

5 Tahun, PUPR Telah Bangun 2042 Twinblok Rusun di Indonesia

Kamis, 6 Oktober 2022 | 10:10 WIB
Imam Muzakir (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, selama 5 tahun dari 2005-2021, pemerintah telah membangun sebanyak 2.042 twinblok rumah susun (Rusun) dan 396 twinblok berada di wilayah Sumatera.

“Data yang dimiliki Direktorat Jenderal Perumahan total rumah susun terbangun di seluruh Indonesia mulai tahun anggaran 2005 hingga 2021 sebanyak 2.042 twinblok. Diantaranya 396 twinblok rusun terbangun di Wilayah Sumatera,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Iwan Suprijanto, dalam keterangannya, Kamis (6/10/2022).

Menurut Iwan, dari 396 twinblok rusun tersebut sebanyak 222 twin blok telah dilakukan serah terima aset dan 174 twinblok masih dalam proses. Sehubungan dengan itu, maka perlu keterlibatan proaktif dari penerima bantuan dan seluruh stakeholder terkait khususnya instansi Pemerintah Daerah untuk mendorong percepatan proses serah terima aset dan membantu melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Pemerintah, kata Iwan, setiap rumah susun (Rusun) yang dibangun harus segera dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh penerima bantuan. Hal itu diperlukan agar bangunan vertikal tersebut bisa dihuni secara optimal dan digunakan dalam waktu yang lama.

“Pada pengelolaan rumah susun terutama sejak diterbitkannya Serah Terima Penghunian dan Pengelolaan maka seluruh biaya operasional, pemeliharaan dan perawatan menjadi tanggung jawab penerima bantuan atau pengelola,” ujar Iwan Suprijanto.

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun bahwa untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau, pemerintah bertanggung jawab terhadap pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

“Semakin banyaknya jumlah penduduk dan padatnya lahan dan sebagai upaya mempertahankan lahan sawah yang dilindungi maka pembangunan perumahan ke depan didorong bersifat vertikal. Kami juga memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) yang ada di 19 provinsi yang siap untuk melaksanakan pembangunan, pengawasan serta berkoordinasi dengan mitra kerja,” tandasnya.

Iwan menambahkan, pemerintah siap melakukan pendampingan terkait bagaimana tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam proses pengelolaan rumah susun, mekanisme dan prosedur dalam kegiatan pengelolaan rumah susun dan serah terima aset.

Selanjutnya, hal penting lainnya adalah pengawasan keuangan daerah dalam pelaksanaan pengelolaan rumah susun serta pedomaan perhitungan pemeliharaan dan perawatan dalam pengelolaan rumah susun.

“Melalui kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan Pemerintah Daerah, penerima bantuan dan para pemangku kepentingan lainnya dapat memahami tata cara pengajuan usulan bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun serta meningkatkan peran masing-masing pihak dalam upaya penyelenggaraan rumah susun yang tepat mutu, biaya, waktu, administrasi dan manfaat,” kata dia.

Editor : Imam Muzakir (imam.muzakir@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com