Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rumah Sederhana

Rumah Sederhana

5 Kelompok Masyarakat Sulit Punya Rumah, Pemerintah Harus Intervensi

Imam Mudzakir, Selasa, 14 Januari 2020 | 18:20 WIB

JAKARTA, Investor.id – Hingga kini masih ada lima kelompok sasaran masyarakat kecil yang masih rentan dan sulit mendapatkan hunian yang layak di kawasan perkotaan. Untuk memenuhi hak mereka, pemerintah harus memberikan insentif dan melakukan intervensi.

Berdasarkan kajian Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LPP3I) yang juga dikenal dengan nama The HUD Institute, kelima kelompok itu terdiri atas masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBMB), masyarakat berpenghasilan rendah formal (MBRF), masyarakat berpenghasilan rendah nonfformal (MBRNF), serta keluarga pra sejahtera (PS) dan fakir miskin (FM).

Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengungkapkan, untuk memenuhi hak bermukim kelima kelompok tersebut, pemerintah perlu menempuh berbagai langkah terobosan dan inovasi, baik dari sisi penyediaan, permintaan, maupun dukungan finansial, termasuk model kemitraan lainnya.

“Kepada kelima kelompok sasaran itu, pemerintah harus memberikan insentif dan intervensi dengan menyediakan hunian terjangkau tanpa persaingan, terutama pada harga dan biaya serta kebijakan lainnya,” ujar Zulfi pada acara Tasyakuran 9 Tahun Kelahiran The HUD Institute di Jakarta, Selasa (14/1).

Menurut Zulfi Syarif, masalah kesejahteraan sosial di kawasan perkotaan bersifat multidimensi. Namun, pemenuhan hak bermukim secara inklusif harus juga menjadi prioritas pemerintah.

“Untuk itu, diperlukan paradigma baru dan pendekatan utuh untuk menjamin pemenuhan hak bermukim, terutama bagi kelompok sasaran yang rentan secara ekonomi,” tegas dia.

Dalam kondisi keterbatasan fiskal negara, kata Zulfi, model subsidi tidak dapat selalu diterapkan. Itu sebabnya, diperlukan solusi melalui insentif dan intervensi untuk memastikan sistem penyediaan dan pembiayaan perumahan berjalan secara berkelanjutan.

Dia mengingatkan, UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengatur jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

“Tetapi belum ada suatu sistem yang memastikan dan menjamin hak bermukim bagi kelompok sasaran, sesuai amanat konstitusi,” tandas dia.

Zulfi Syarif menjelaskan, berdasarkan kajian, sistem penyelenggaraan perumahan rakyat menghadapi kendala pada sisi penyediaan, terutama yang berkaitan dengan lahan. Padahal, masyarakat tidak punya banyak pilihan untuk mendapatkan tempat bermukim dengan cara memiliki, sewa, atau kombinasi keduanya.

“Sementara aspek finansial masih terkendala pembiayaan dan cost of money, selain kebutuhan penjaminan,” tutur dia.

Menurut Zulfi Syarif, kehadiran special mission vehicle (SMV) dalam bentuk institusi atau badan nasional mutlak diperlukan guna memenuhi hak kelompok sasaran masyarakat kecil yang masih rentan dan sulit mendapatkan hunian layak.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA