Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembangunan rumah. Foto: PUPR

Pembangunan rumah. Foto: PUPR

73% Penerima Subsidi FLPP Kalangan Swasta

Edo Rusyanto, Selasa, 13 Agustus 2019 | 12:54 WIB

 

Jakarta, Investor.id – Penerima subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2010-2019 didominasi kalangan pekerja swasta. Kalangan aparatur sipil negara (ASN) menjadi kelompok kedua terbesar penerima FLPP.

Berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PPDPP PUPR) per awal Agustus 2019, dari 627.536 penerima FLPP sebanyak 459.838 adalah pekerja swasta. Sedangkan kalangan ASN tercatat sebanyak 77.563 orang atau setara dengan 12,36%.

Dari sisi profesi penerima FLPP, kalangan wiraswasta menempati posisi ketiga terbesar, yakni 8,38%. Sepanjang 10 tahun, penyaluran FLPP bagi kalangan wiraswasta terlihat sebanyak 52.598 unit.

Sementara itu, di posisi keempat dan kelima masing-masing adalah TNI/Polri (3,98%) dan profesi lainnya (1,98%).

Data PPDPP Kementerian PUPR juga memperlihatkan bahwa dalam rentang 2010 hingga awal 2019, dana FLPP yang disalurkan oleh bank pelaksana mencapai sekitar Rp 41,58 triliun. Angka itu tersalurkan untuk 627.356 unit hunian.

Dari sisi bank pelaksana, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menjadi bank paling besar menyalurkan FLPP, yakni sebanyak 484.379 unit. Angka itu setara dengan sekitar 77,2% dari total penyaluran FLPP pada rentang 2010 hingga awal Agustus 2019.

“Dari hasil evaluasi kemarin bahwa tidak semua perbankan memenuhi target penyaluran dana KPR FLPP kepada masyarakat. Karena itu bila ada bank yang penyaluran kurang dari 25% maka dananya akan ditarik dan dipindahkan ke bank lain yang penyaluran sudah lebih besar,” ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Seperti diberitakan bahwa ada 39 bank pelaksana penyalur dana FLPP tahun 2019 yang terdiri atas sembilan bank umum nasional dan 30 bank pembangunan daerah (BPD). Dimana sebanyak 18 bank pelaksana mampu menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) berskema FLPP lebih dari 50% dari kuota yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).

Menurut Eko, ada 18 bank yang aktif menyalurkan FLPP, yaitu BNI, BTN, BTN Syariah, BRI, Bank Mandiri, Bank Jabar Banten, Bank Sulselbar, Bank Kalbar, dan Bank Kalsel. Lalu, Bank Kalsel Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Jatim, Bank Sumselbabel Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Nagari, Bank Sumselbabel, dan Bank Jambi Syariah.

Menurut Eko karena dana FLPP terbatas dan sudah mulai habis pada Juli 2019, bank pelaksana yang tidak memenuhi target, dananya akan dipindahkan kepada bank yang cukup besar capaiannya. Saat ini dana yang belum terserap setara untuk sekitar 5.000 rumah.

FLPP merupakan salah satu dari beberapa pola subsidi pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh rumah layak huni. Bunga yang dikenakan tetap, yakni sebesar 5% dengan tenor maksimal 20 tahun.

 

Tantangan PSR

Sementara itu, Ketersediaan lahan kian menjadi tantangan Program Sejuta Rumah (PSR) pada masa mendatang. Di sisi lain, sepanjang Januari hingga awal Agustus 2019, realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) tercatat 735.547 unit atau setara dengan sekitar 59% dari target 2019 yang sebanyak 1,25 juta unit.

Menurut Khalawi, direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi A Hamid, tantangan kedepan antara lain adalah ketersediaan lahan di kawasan strategis. Terutama, untuk membangun rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu cara mengatasi hal itu misalnya dengan membangun rumah susun (rusun) dekat dengan stasiun kereta atau transit oriented development (TOD). Lalu, membangun rusun dengan kombinasi pasar seperti Rusun Pasar Rumput, Jakarta setinggi 25 lantai berjumlah tiga menara (tower). 

“Sebagai contoh rusun TOD Rawa Buntu dari enam tower dibangun, empat tower komersial dan dua tower untuk MBR. Sementara model Rusun Pasar Rumput, adalah terobosan dimana sebelumnya tanah digunakan hanya untuk pasar, sekarang pasar dengan hunian. Mereka yang berjualan tidak perlu pulang jauh, bisa tinggal di rusun,” jelas Khalawi, dalam siaran pers, di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Khalawi, pembentukan bank lahan juga bisa menjadi opsi agar pemerintah memiliki lahan untuk pembangunan rumah terjangkau.

Di sisi lain, dari segi regulasi perlu terus didorong untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan. Inovasi dalam pembiayaan perumahan diperlukan seperti skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Perumahan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) perumahan yang dikembangkan Kementerian PUPR.

“Kementerian PUPR juga terus memperluas jangkauan MBR melalui penyediaan rumah berbasis komunitas, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri," ujarnya.

Selain itu, langkah penguatan PSR ke depan adalah penetapan zona permukiman MBR yang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), perluasan fasilitas pembiayaan dan penghapusan PPN dan penetapan batasan harga jual rumah subsidi dan revisi Kepmen Kimpraswil 403/KPTS/M/2002 yang berkaitan dengan upaya Kementerian PUPR dalam menjaga kualitas rumah MBR.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA