Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sebanyak 9 ketua umum asosiasi perumahan sepakat membentuk Presidium  Asosiasi Pengembang Nasional (PAPN) di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Sebanyak 9 ketua umum asosiasi perumahan sepakat membentuk Presidium Asosiasi Pengembang Nasional (PAPN) di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Asosiasi Pengembang Deklarasikan Presidium Asosiasi Pengembang Nasional

Rabu, 29 Juli 2020 | 04:43 WIB
Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Sebanyak 9 ketua umum asosiasi perumahan sepakat membentuk Presidium  Asosiasi Pengembang Nasional (PAPN). Tujuannya adalah memberikan masukan, menjalin kemitraan dan mencari solusi terbaik bersama dengan stakeholder agar sektor perumahan rakyat yang menjadi salah satu program kerja pemerintah berjalan secara efektif dan efisien di lapangan.

Hal itu diutarakan beberapa ketua umum asosiasi perumahan dalam acara deklarasi dan penandatanganan berdirinya Presidium Asosiasi Pengembang Nasional (PAPN) di Jakarta, Selasa (28/7).

Barkah Hidayat, Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) salah seorang pendiri Presidium itu menyebutkan bahwa gagasan Presidium Asosiasi ini merupakan ide lama yang terus menggelinding.  Bermula dari keresahan para anggota dan pengurus asosiasi yang merasa seringkali tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan rapat yang dilakukan oleh stakeholders.

“Kami merasa semua (asosiasi) bisa memberikan kontribusi dalam membangun perumahan rakyat. Untuk menyatukan Para Ketum bukanlah hal yang mudah. Karena pada awalnya ada yang memiliki persepsi berbeda. Namun saat ini sudah ada 9 ketua umum asosiasi yang sepakat deklarasi. Kita masih menunggu beberapa ketua umum asosiasi lagi. Semakin banyak semakin baik. kita hitung dari asosiasi ini saja memiliki kontribusi di atas 50% anggota pengembang perumahan nasional,” ungkap Barkah.

Menurut Barkah, meskipun asosiasi juga memperjuangkan regulasi dan persoalan teknis anggotanya, maka presidium lebih menitik beratkan kepada regulasi. Karenanya untuk memaksimalkan peran tersebut, akan ada kelompok kerja yang akan memberi masukan untuk dibahas dalam presidium ketua umum tersebut. “Presidium ini tidak melihat organisasi besar atau kecil tetapi kontribusi pemikiran. Kami terbuka dan tidak ekslusif,“ tambahnya.

Ketua umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali, salah satu pemrakarsa pembentukan presidium menjelaskan bahwa presidium dibentuk agar pembangunan perumahan MBR (masyarakat berbenghasilan rendah) makin efektif dan efisien.

“Dari sisi regulasi, pemerintah pusat dan daerah sering tidak singkron. Ada yang mendominasi dan punya kepentingan masing-masing. Presidium ini akan terus memberikan solusi soal pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menekan angka backlog,” ujarnya.

Pencetus PAPN lainnya, Anton R. Santoso, Ketua Umum  Perkumpulan Apersi, menjelaskan bahwa gagasan presidium merupakan upaya asosiasi untuk memperkuat posisinya, agar imbauan dan usulan pelaku usaha kepada pemerintah, perbankan dan mitra kerja lainnya, lebih didengar karena mempunyai kekuatan anggota yang lebih banyak.

“Tetapi asosiasinya tetap harus berjalan pada rel-nya. Tugas presidium ini hanya menyampaikan kebijakan tidak menyentuh dapur masing-masing asosiasi,” cetusnya.

Anton berharap adanya presidium akan membuat perjuangan pelaku usaha kepada pemerintah, perbankan dan mitra kerja terkait lebih kompak dan kokoh mengawal isu-isu perumahan rakyat ke depan. 

Ke depan, dalam diskusi itu mengemuka beberapa hal yang menjadi program aksi dan akan disikapi keberadaannya oleh  presidium. Diantaranya adalah soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang harus didukung sekaligus dikawal agar manfaatnya lebih besar bagi MBR. Pembiayaan Perumahan untuk kelompok MBR non fixed income, pengawalan UU Cipta Kerja.

Usulan terobosan soal regulasi layanan tambahan BPJS Tenaga Kerja untuk perumahan, Pembangunan perumahan bagi nelayan, percepatan layanan sertifikasi di tengah pandemi, Pemberdayaan Pemda dan Bank daerah dalam mengatasi backlog, serta skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang tahun depan belum jelas masih ada atau tidak.

Selain itu, PAPN juga menyoroti masalah rumah subsidi terkait dampak pandemi yang juga mengganggu program sejuta rumah (PSR). Menurut Barkah, pemerintah harus cepat mengambil langkah yang nyata karena menurutnya kebutuhan rumah untuk MBR ini tinggi. “Saat ini perbankan sangat hati-hati dalam mengucurkan kredit subsidi ke MBR. Kalau property bergerak maka perekonomian juga bergerak,” tegasnya.

Ke 9 ketua umum asosiasi yang melakukan Deklarasi itu adalah: Pengembang Indonesia (PI), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Perkumpulan Apersi (Perkapersi ), Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (Perwiranusa), Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asperi). Perkumpulan Pengembang Sukses Bersama (Perpesma), Asosiasi Properti Indonesia (Pin). Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat (Ap2ersi),  Apersi Bersatu (AB)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN