Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Acara pelantikan Komisioner BP Tapera oleh Menteri PUPR dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, dan Sonny Loho selaku anggota Komite Tapera, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Direktur utama bank BTN Maryono.

Acara pelantikan Komisioner BP Tapera oleh Menteri PUPR dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, dan Sonny Loho selaku anggota Komite Tapera, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Direktur utama bank BTN Maryono.

BP Tapera Diimbau untuk Bangun Kepercayaan Publik

Imam Mudzakir, Sabtu, 27 Juni 2020 | 17:50 WIB

JAKARTA, investor.id - Mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat 1993-1998 yang juga deklarator The HUD Institute Akbar Tanjung menyatakan,  BP Tapera sebagai institusi Dana Amanat Rakyat  dibentuk untuk membangun kepercayaan publik. Badan ini juga dibentuk untuk membangun sistem  dan kultur yang sehat dengan menciptakan mekanisme yang partisipatif dengan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

“BP Tapera harus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder)  seperti pemilik dana (pekerja dan pemberi kerja), pelaku pembangunan, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, bank dan bank daerah, Perum Perumnas. Termasuk kelompok MBR dan konsumen serta lembaga masyarakat,” kata Akbar Tanjung, dalam siaran pers, Sabtu (27/6).

Menurut Akbar Tanjung,  BP Tapera harus melakukan transformasi kelembagaan dengan baik dan sempurna, juga menuntaskan sekitar 300 ribu hak pensiunan PNS yang sebelumnya diselenggarakan BP Tapertarum PNS. “Di sisi lain BP Tapera tidak  pula menunda pelayanan pembiayaan yang murah kepada MBR formal dan informal agar segera memperoleh rumah yang kayak dan terjangkau,” katanya.

Hal itu diperlukan dalam menjaring masukan, aspirasi dan pengalaman yang sangat  berguna disumbangkan bagi BP Tapera yang dalam masa membangun sistem, mekanisme dan prosedur serta tata kelola yang baik, untuk membangun kepercayaan publik dan ketangguhan institusi BP Tapera yang didukung dengan mekanisme pengambilan keputusan yang berdasarkan kepada keterbukaan dan akuntabilitas sebagai modal utama membangun sistem pembiayaan perumahan rakyat.

Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto mengatakan, kehadiran Tapera  sudah lama ditunggu. Ia menyebut,  Perumahan Prajurit sudah dimulai pada tahun 1974 dan 1977. Perumahan PNS tahun 1993/94. Tabungan Perumahan Pekerja Perusahaan/TP3 diinisiasi tahun 1995. Tabungan Perumahan Rakyat yang terintegrasi di inisiasi tahun 2006. Dan terakhir KPR FLPP diinisiasi tahun 2010.

“Semua hal tersebut di atas bermaksud menghadirkan peran negara guna mengatasi kekurangan permasalahan pembiayaan dalam skala besar, murah dan berkelanjutan. Karena itu Tapera terkait langsung dengan hajat masyarakat dan menggunakan paradigma kerakyatan jangan dijadikan sebagai “bola panas”. Katanya.

Masalah perumahan, negara harus hadir sesuai amanat UUD 1945, pasal 28 yang menegaskan hak konstitusional bertempat tinggal, atau disebut dengan Hak Bermukim yang berarti kebutuhan perumahan rakyat, permukiman di kawasan perkotaan/perdesaan menjadi bagian penting dalam berbangsa dan bernegara.

The HUD Institute sejak tahun 2012 telah mendorong strategi dan integrasi 5 (lima) Komponen Dasar Hak Bermukim (“5 KDHB”), yaitu (1) Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; (2) Penyediaan Tanah (Land dan Secure Tenure); (3) Pembiayaan dan Penjaminan (termasuk pendanaan, pajak, retribusi dan sebagainya); (4) Infrastruktur Dasar (termasuk energi); dan (5) Teknik, Teknologi dan Pemanfaatan Komponen/ Bahan Bangunan Strategis.

Sekretaris Umum The HUD Institute Muhammad Joni mengungkapkan bahwa, secara konsep tabungan perumahan rakyat itu penting dalam membangun utuh dan lengkapnya sistem pembiayaan perumahan rakyat, yang dirancang berbeda dengan pembiayaan perbankan biasa yang berbasis komersial.

“Maksud asli Tapera adalah lembaga pembiayaan primer yang berorientasi kepentingan rakyat. Garis "nasab" Tapera dan UU Tapera tidak lepas, malah bersumber asli dari UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) Pasal 124, sehingga tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah, maksud asli, asas-asas, dan norma UU PKP,” tambah Joni

UU Tapera lanjutnya untuk mengisi kosongnya ekologi alur rantai pasok penyediaan dan pembiayaan perumahan rakyat. Dengan demikian, watak nirlaba dalam UU Tapera musti konsisten dalam norma-norma, regulasi, kebijakan, dan program layanan Tapera, baik pada aras pengumpulan, pemupukan maupun pembiayaannya. imm

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN