Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sejumlah rumah siap huni di sebuah perumahan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum lama ini. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Sejumlah rumah siap huni di sebuah perumahan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum lama ini. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Kuota Tersisa 40%

Mencuat, Permintaan Tambahan Kuota Rumah Subsidi

Senin, 19 Juli 2021 | 12:28 WIB
Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id – Permintaan tambahan kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kembali mencuat. Kini, dari 157.500 rumah subsidi, tersisa 40%.

Tambahan kuota juga dibutuhkan guna membantu para pengembang rumah subsidi yang tengah didera pandemi Covid-19. Saat bersamaan, pengembang membutuhkan relaksasi aturan rumah subsidi.

Demikian rangkuman pendapat Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) Endang Kawidjaja, Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) M Arief Mone, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali, Direktur Utama TMA Group Tuti Mugiastuti, Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS) Group Asmat Amin, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin, dan Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division Moch Yut Penta. Pendapat mereka dirangkum dari diskusi virtual Apa Kabar Rumah Rakyat? besutan Prolab Institute, baru-baru ini.

“Sebaiknya sekarang kuota FLPP ditambah saja,” ujar Tuti Mugiastuti.

Menurut Asmat Amin, masalah kuota rumah subsidi FLPP seharusnya sudah diperhitungkan sejak enam bulan sebelumnya. Hal itu mengingat perizinan membangun rumah membutuhkan waktu bisa sampai satu tahun. “Belum lagi untuk pembangunan infrastrukturnya,” ujar dia.

Bagi BTN, kata Penta, dari kuota yang dimiliki, yakni 86 ribu unit, sepanjang Januari-Juni 2021 sudah realisasi 65 ribu unit atau sudah 76% dari kuota. “Kami prediksi kuota akan terserap habis pada Juli-Agustus 2021,” paparnya.

BTN, tambah dia, berharap ada tambahan kuota rumah subsidi.

Daniel menilai, setelah Agustus 2021, persoalan kuota rumah subsidi akan muncul. “Kalau tidak diantisipasi bisa repot,” paparnya.

Di tengah pandemi, tambah dia, sejumlah anggota Apersi menghadapi kesulitan dalam membangun rumah subsidi.

 

Program BP2BT

Sementara itu, Eko Djoeli mengatakan, tahun 2021, kuota rumah subsidi FLPP sebanyak 157.500 unit. Dari jumlah tersebut sekitar 97 ribu sudah termanfaatkan atau sekitar 60%. “Masih ada 40% hingga Desember 2021,” tutur dia.

Menurut Arief Sabaruddin, sisa kuota FLPP belum tentu habis pada September 2021, apalagi apalagi jika pandemi Covid-19 berkepanjangan. “Kita jangan berbicara tambahan kuota dulu, terpenting realisasi terjaga,” ujarnya.

Dia mengatakan, beberapa hari belakangan, realisasi pembiayaan FLPP cenderung di bawah 500 unit per hari, bahkan ada yang beberapa puluh unit saja selama pandemi Covid-19 saat ini. “Biasanya bisa 1.000 unit per hari,” kata Arief Sabaruddin.

Menurut Eko Djoeli, sebaiknya para pengembang atau para pemangku kepentingan perumahan jangan fokus ke FLPP semata. Hal itu mengingat terkait rumah subsidi ada juga program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Walau Tapera kini masih fokus ke aparatur sipil negara serta TNI dan Polri. Tapera sifatnya membership atau keanggotaan. Bahkan, saat UU Ciptaker diluncurkan, ada BP3 yang kini peraturan pemerintah (PP) nya sudah keluar,” tambah Eko Djoeli.

Dia menambahkan, target pembiayaan BP2BT pada 2021 sebanyak 18 ribu unit, walau hingga kini baru terealisasi sebanyak 27 unit.

Eko Djoeli menyatakan, kehadiran BP2BT untuk melayani pembiayaan rumah subsidi bagi MBR dengan pendapatan tidak tetap (non fix income). Mitigasi risikonya dilakukan, mereka menabung terlebih dahulu. “Dari menabung ini kita bisa lihat rekam jejak mereka. Sebetulnya tidak ada alasan BP2BT tidak disukai,” ujar dia.

Bagi Arief Mone, BP2BT harus direlaksasi lagi karena potensinya besar, yaitu 18 ribu unit pada 2021. Proses perizinan di kementerian juga harus direlaksasi agar tidak terlalu panjang, kalau boleh seperti mekanisme FLPP.

“Saat ini, konsumen lebih menunggu FLPP dibandingkan dengan BP2BT. MBR informal agak sulit punya tabungan tiga bulan berturut-turut,” kata dia.

Asmat Amin menyatakan, margin pengembang dari pembangunan rumah subsidi sangat tipis. Karena itu, bantuan Rp 40 juta dalam program BP2BT kerap tertahan atau cairnya lama sehingga membuat pengembang kesulitan. “Sebaiknya, saat akad ditalangi oleh bank sehingga pengembang memperoleh dana masuk,” tuturnya.

Selain itu, harap dia, proses untuk akad kredit dalam program BP2BT dipersingkat. “Sebenarnya skim BP2BT merupakan yang paling bagus kalau lancar pencairannya karena BP2BT menyasar banyak sektor informal,” tutur Asmat Amin.

Menanggapi usulan agar bank ikut menalangi pencairan dana bantuan BP2BT, Penta menuturkan, pihaknya sedang membahas hal itu.

“Dalam waktu dekat, untuk BP2BT akan ada talangan dari BTN. Talangan Rp 40 juta kami akan sediakan di depan saat akad kredit,” urai Penta.

Menurut dia, BTN sangat berkomitmen dalam membiayai perumahan subsidi. Sepanjang Januari-Juni 2021, penyaluran kredit BTN untuk seluruh jenis kredit tumbuh 47%, yakni dari Rp 17,3 triliun menjadi Rp 25,5 triliun. “Untuk KPR subsidi tumbuh 50%, yaitu dari Rp 5,2 triliun menjadi Rp 7,6 triliun,” ujar Penta.

Sejak pertamakali meluncurkan KPR, BTN telah menyalurkan KPR untuk 4,7 juta rumah di Indonesia.

Editor : Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN