Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung tinggi dan perkampungan di Jakarta

Gedung tinggi dan perkampungan di Jakarta

Pasar Properti Tunggu Kebijakan Pemerintah Baru

Imam Mudzakir, Selasa, 9 Juli 2019 | 13:56 WIB

Jakarta, investor.id – Pasar properti di Indonesia masih menunggu (wait and see) kebijakan pemerintahan baru hasil pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019. Pengamat berharap kebijakan pemerintah tidak berubah-ubah terkait sektor properti.

Pasar properti masih wait and see karena menunggu pemerintahan defenitif. Ke depan, kami yakin properti akan terus tumbuh,” ujar  Senior Associate Director Research Colliers International Ferry Salanto, di Jakarta, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, kini yang diharapkan adalah langkah pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang stabil sehingga pergerakan properti juga ikut terkerek naik.

Menurut dia, beberapa tahun terakhir pasar properti mengalami perlambatan, walau ada kebijakan pemerintah yang berupaya mendorong agar properti bangkit kembali. Beberapa kebijakan itu di antaranya adalah pelonggaran pajak bagi rumah mewah menjadi hanya bagi hunian seharga Rp 30 miliar ke atas.

Bagi Director Advisory Services Colliers Internasional Indonesia Monica Koesnovagril, saat ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah properti untuk kelas menengah. Hal itu mengingat banyak kalangan menengah belum memiliki rumah, termasuk kalangan milenial. Perlunya perhatian kepada segmen menengah adalah karena di level ini banyak yang tidak masuk ke dalam kategori subsidi. "Kelas menengah Indonesia cukup besar, tetapi belum mendapat perhatian dari pemerintah. Hanya kelas menengah bawah dan kelas atas saja, padahal kelas menengah jumlahnya besar," kata dia.

Monica menegaskan, seharusnya pemerintah memberikan insentif kepada kelas menengah agar mereka memiliki hunian. Insentif itu bisa berupa suku bunga yang rendah, uang muka yang ringan, dan tenor kredit yang cukup panjang. "Pemerintah bisa mendesak bank BUMN menurunkan suku bunga bagi kelas menengah, karena selama ini suku bunganya cukup tinggi sehingga kelas menengah ikut tumbuh untuk membeli properti dan ekonomi juga ikut bergerak naik,," katanya.

Sementara itu, konsultan properti Savills International menilai bahwa kemenangan Joko Widodo untuk kedua kalinya akan berdampak positif bagi sektor properti di Indonesia. Karena kebijakan pemerintah cenderung lebih ramah pada sektor bisnis.

“Pemilih presiden Indonesia memberi Joko Widodo masa jabatan berikutnya berdampak positif bagi sektor bisnis dan juga properti karena hal ini merupakan kemenangan lain bagi pemimpin yang ramah bisnis,” kata Head of Asia Pasific Research Savills Simon Smith, dalam siaran pers, di Jakarta, Minggu (7/7).

Menurut dia, kebijakan pemrintahan Joko Widodo sangat penting dalam program infrastruktur, seperti dibukanya fase pertama angkutan umum massal MRT Jakarta pada Maret 2019. “Kota (Jakarta) akan lebih menarik bagi investor real estat. Jangan lupa bahwa Jakarta adalah pasar properti yang mapan di Asia Pasifik,” kata dia.

Simon Smith menambahkan,  negara-negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina memiliki potensi besar dan demografi yang sangat besar. Populasi gabungan ketiga negara ini adalah 470 juta jiwa.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN