Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sinergi antara BP Tapera dengan Ditjen Dukcapil diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. Penandatanganan ini disaksikan oleh Komite Tapera Sonny Loho.

Sinergi antara BP Tapera dengan Ditjen Dukcapil diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. Penandatanganan ini disaksikan oleh Komite Tapera Sonny Loho.

Pemerintah Berharap Tapera Bisa Atasi Backlog Perumahan

Imam Mudzakir, Sabtu, 27 Juni 2020 | 16:40 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah berharap  Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog (kekurangan rumah) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah memastikan bahwa Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan beroperasi pada 2021.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, setelah adanya payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2020 ini, program sejuta rumah bisa lebih baik lagi.

“Tapera diharapkan menjadi solusi mengatasi backlog perumahan dengan penyediaan dana murah jangka panjang dan berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan yang terjangkau dan layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Eko, dalam diskusi virtual oleh Majalah Property&Bank, Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, meski ada Badan Pengelola ( BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kebutuhan rumah diperkirakan tidak berubah antara 800 ribu unit setiap tahunnya. Tapera ini bertugas dari sisi pembiayaan saja, dan tidak mengurusi masalah perijinan tanah dan lainnya.

Menurutnya, ada pihak yang mengharapkan rantai pasok penyediaan perumahan bakal lebih mudah karena bakal banyak diurus BP Tapera.  “Banyak yang mengharapkan BP Tapera ada terus kemudian proses dipermudah misalnya tanah, misalnya desain, pengennya menghindari ketentuan atau pedoman teknis, kemudian perizinan lebih cepat,” katanya.

Ia menegaskan, kehadiran BP Tapera bukan berarti proses pasokan dalam penyediaan rumah masyarakat jadi lebih mudah dan cepat. Karena prosesnya semuanya diserahkan kepada Tapera. “Kita sudah punya PP untuk pengurusan perizinan yang dipercepat, kemudian ada konstruksi dan seterusnya ini proses tetap berjalan. BP Tapera fokusnya di pembiayaan, bukan dipasokan ataupun perijinan,” jelasnya.

Sementara, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menjelaskan, pihaknya dalam menjalankan program bakal mengedepankan asas gotong royong. Ia mencontohkan asas tersebut seperti yang saat ini diterapkan di BPJS Kesehatan. “Contoh sederhananya gini, BPJS Kesehatan yang mampu tetap ngiur (bayar iuran) tapi jarang memakai fasilitas. Jadi uang yang dikumpulkan iur ini, dipakai yang kurang mampu, kira-kira seperti itu,” kata Adi.

Ia menjelaskan masyarakat yang mempunyai penghasilan di atas Rp 8 juta dan sudah mempunyai rumah tetap disimpan di BP Tapera dalam bentuk tabungan. Dana tersebut, terangnya, akan dikelola dan dikembangkan dengan baik.

“Hasilnya, ya kita kembalikan kepada penabung. Tapi, selama mereka belum makai, dananya kita bisa pinjamkan dananya ke golongan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang menerima manfaat, kira-kira seperti itu,” jelas Adi.

Mantan Direktur PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengatakan, dalam menjalankan BP Tapera harus mempunyai unsur kebermanfaatan kepada masyarakat yang disasar. Ia menuturkan pihaknya juga tidak terlalu memikirkan motif mendapatkan profit. 

“Ini nirlaba, nirlaba yang kami lembaga yang dibentuk profit motif. Jadi untuk mengelola BP Tapera, kami diberikan dana modal awal pemerintah Rp 2,5 triliun itu kita kelola dana itu dipakai untuk operasional BP Tapera,” terangnya.

Executive Vice President PT Bank Tabungan Negara (BTN) Suryanti Agustinar menambahkan, BTN siap menjadi pusat finansial. Karena BTN sudah mempunyai data lengkap tentang kondisi perumahan dan penyebarannya.

“Jadi, kami siap bersinergi dengan PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan), BP Tapera  dalam pengelolaan dan juga pemupukan dana Tapera. Apalagi BTN sebagai bank yang juga fokus pada pemenuhan program sejuta rumah,” katanya.

imm

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN