Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Budi Hartono saat berikan penjelasan terkait program KPR FLPP.

Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Budi Hartono saat berikan penjelasan terkait program KPR FLPP.

Pemerintah Telah Salurkan Dana FLPP Rp 37 Triliun 9 Tahun

IMM, Minggu, 10 Maret 2019 | 16:02 WIB

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dalam program  KPR Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari tahun 2010 hingga 5 Maret 2019, telah mencapai Rp 37,82 triliun untuk 588.268 unit rumah.

Kelompok penerima manfaat KPR FLPP dari tahun 2010 terbagi atas 73,72% pegawai swasta; 12,85% Pegawai Negeri Sipil; 7,72 % Wiraswasta 3,98%, TNI/Polri dan lainnya 1,73%. Sementara pada tahun 2019, pemerintah telah menyalurkan KPR Subsidi FLPP senilai Rp 868 miliar bagi 9.115 unit rumah. Hingga akhir 2019 ditargetkan Rp 7,1 trilun bagi sekitar 67 ribu unit rumah.

“Terdapat 5 Provinsi terbesar yang menyerap KPR FLPP. Paling besar yakni Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 12,81 triliun, diikuti Banten sebesar Rp 3,42 triliun, Jawa Timur sebesar Rp 1,88 triliun, Kalimantan Selatan sebesar Rp 2,17 triliun dan Sumatera Utara sebesar Rp 1,85 triliun,” ungkap Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono, di Jakarta, Jumat (8/3).

Budi Hartono mengatakan, selain meningkatkan pengawasan kualitas rumah subsidi, Pemerintah juga terus melakukan pengawasan kepatuhan penghunian rumah subsidi yang telah dibeli oleh masyarakat. Hal ini untuk memastikan penyaluran FLPP tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, bukan hanya sekedar investasi.

“Kita lakukan pemantauan rutin. Pada tahap pertama saat verifikasi penagihan bank kita evaluasi melalui database yang ada, kemudian sesuai ketentuan satu tahun setelah akad KPR kita harus evaluasi monitor langsung ke lapangan. Apakah rumah tersebut ditempati, atau justru disewakan kembali,” ujar Budi.

Selanjutnya Budi menambahkan bahwa dari hasil evaluasi monitoring ke lapangan diinformasikan ke Bank penyalur untuk menegur nasabahnya yang tidak menempati rumah subsidi. “Kita tegur hingga dua kali peringatan, jika tidak direspon juga kita minta agar bank menarik bantuan subsidi perumahan tersebut. Untuk selanjutnya nasabah tersebut akan diminta untuk melunasi dengan cicilan komersial,” ujarnya.

Budi menyampaikan untuk penyaluran FLPP dilakukan PPDPP melalui bank pelaksana. Tahun 2018 lalu jumlah bank pelaksana sebanyak 40 bank terdiri dari 10 bank nasional dan 30 bank pembangunan daerah (BPD). Sementara untuk tahun 2019, pada Desember 2018 lalu telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan 25 Bank Pelaksana untuk penyaluran dana KPR FLPP yang terdiri dari 4 bank umum nasional, 2 bank umum syariah, 13 bank pembangunan daerah, serta 6 bank pembangunan daerah syariah.

Bank Pelaksana yang menandatangani PKO tersebut adalah bank yang telah dievaluasi oleh PPDPP Kementerian PUPR dengan capaian realisasi penyaluran FLPP tahun 2018 minimal 100 unit dan capaian target tahun 2018 terhadap addendum PKO yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2018 minimal 70%. Untuk Bank Pelaksana yang tidak memenuhi target kriteria tersebut masih diberi kesempatan untuk melakukan assessment pada periode Januari-Maret 2019.

Assessment bertujuan untuk mengetahui kemampuan internal bank penyalur baik dari segi  SDM, Teknologi Informasi, dan SOP. Kemudian juga kapasitas eksternalnya seperti cakupan kerja sama dengan pengembang, dan kemampuan pemasaran. Hasilnya sudah terdapat penambahan dua bank penyalur yang lulus penilaian dan sudah PKO pada minggu lalu, yakni Bank Arta Graha dan Bank NTB Syariah. Selanjutnya masih ada 5 bank yang diberi kesempatan hingga Maret 2019 ini untuk mengikuti assessment,” ungkap Budi.

Penyaluran KPR FLPP dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) PPDPP yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri PUPR melalui kordinasi dengan Ditjen Pembiayaan Perumahan. Untuk bisa memiliki rumah dengan KPR FLPP, sejumlah syarat harus dipenuhi antara lain besar penghasilan maksimal Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun, belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.

Melalui KPR FLPP, MBR menikmati uang muka terjangkau, bunga tetap 5% selama masa kredit maksimal 20 tahun, bebas PPn dan bebas premi asuransi. 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN