Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pemkot Surabaya Gandeng Pengembang

ah, Selasa, 7 Juli 2015 | 16:11 WIB

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mewacanakan para pengembang ikut berpartisipasi membangun rumah susun (rusun) dengan lahan memanfaatkan bekas tanah kas desa (BTKD) yang tersebar di sejumlah kawasan di Kota Pahlawan itu.


Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Surabaya, Minggu (5/7), mengatakan, nantinya rusun yang dibangun itu harus lebih bagus dengan rusun yang ada pada umumnya. “Bisa saja kualitas bangunan maupun fasilitasnya sama seperti apartemen,” katanya.


Pernyataan Eri Cahyadi ini menyikapi adanya penerapan aturan hunian berimbang bagi pengembang properti yang diperkirakan sulit diterapkan karena lahan perumahan sangat terbatas. Sehingga, katanya, tidak ada ruang bagi pengembang properti untuk menerapkan kebijakan yang mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun itu.


UU 1/2001 tersebut dijelaskan bahwa pengembang wajib membangun rumah dengan komposisi 3:2:1. Artinya, setiap membangun satu rumah mewah, pengembang wajib pula membangun dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana. Salah satu kendala lainnya pengembang perumahan, khususnya pengembang perumahan mewah tidak mematuhi UU ini.


Penghuni perumahan mewah, tidak bersedia bertetanggaan dengan penghuni rumah sederhana. “Tapi saya tidak melihat pada sisi itu. Pada sisi yang lain, jika kawasan perumahan itu dibangun unit rumah berukuran kecil, maka pengolahan limbahnya akan sulit,” katanya, seperti dilansir Antara.


Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini mengatakan, UU bagaimanapun harus tetap dipatuhi. Meski pengembang tidak membangun rumah sederhana di sebuah kawasan perumahan mewah, mereka bisa membangun hunian di lokasi lain. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati mengatakan, karena keterbatasan lahan, saat ini banyak sekali pengembang yang mengajukan izin properti untuk hunian “high rise building”, misalnya apartemen, gedunggedung perkantoran maupun pusat perbelanjaan.


Data dari Dinas Cipta Karya menunjukkan, selama 2014, jumlah pengembang yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 41 izin. Dari jumlah itu, IMB yang sudah keluar sebanyak 33 izin. Pada 2015 hingga awal Juli tercatat sebanyak 20 pengajuan IMB, sedangkan IMB yang sudah keluar selama periode ini sebanyak 23 izin. “Saya memprediksi, jumlah pengembang yang mengajukan IMB tahun ini sama seperti tahun lalu,” ujarnya. (ed)

BAGIKAN