Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
rumah subsidi

rumah subsidi

PUPR Pastikan Kualitas Bangunan Rumah Subsidi Terjaga

Kamis, 7 Januari 2021 | 15:05 WIB
Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak akan kompromi untuk kualitas bangunan rumah subsidi yang sesuai dengan standar kelayakan pemerintah.

“PPDPP tidak hanya memastikan tingkat keterhunian, melainkan juga memastikan kualitas hunian yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah,” ungkap Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin, dalam siaran pers, Kamis (7/1).

Menurutnya, masih banyak masalah yang ditemui di lapangan soal kualitas bangunan, termasuk juga ketidaksiapan sarana prasarana dan lingkungan perumahan. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa masih terdapat masyarakat yang belum menghuni rumahnya. “Kami tidak ingin dalam kondisi seperti ini justru masyarakat yang menjadi korban,” ujar Arief.

Kualitas bangunan, kata Arief, sesuai dengan target Menteri PUPR dalam melaksanakan supervisi bangunan, salah satunya melalui aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). PPDPP menerapkan masa transisi pengenalan SiPetruk kepada para pengembang selama 6 bulan ke depan hingga Juli 2021 dengan menggandeng peran para asosiasi pengembang untuk memberikan pemahaman dan pembekalan kepada anggotanya.

PPDPP akan menerapkan metode Training of Trainer (ToT) bersama dengan asosiasi pengembang sampai ke seluruh Indonesia. Di setiap asosiasi pengembang akan ditindaklanjuti oleh DPP ke Dewan Pembina Daerah (DPD) masing-masing.

Arief mengatakan, PPDPP tidak serta merta melakukan penindakan pencabutan subsidi apabila menemukan kasus ketidaksesuaian hunian, melainkan akan melakukan pembinaan terhadap pengembang apabila ditemukan fakta ketidaksiapan sarana dan lingkungan yang menjadi faktor rumah tidak dihuni.

Terkait dengan database Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang). PPDPP juga memastikan rekam data yang ada saat ini bersifat dinamis dan real time. Dimana ketika rumah yang didaftarkan pengembang di SiKumbang telah dilakukan akad, maka secara otomatis rumah tersebut akan memperoleh QR Code identitas penghuni rumah dengan cara host to host bersama bank pelaksana.

Menanggapi rencana program yang berfokus pada kualitas bangunan, asosiasi pengembang perumahan memberi dukungan kepada PPDPP untuk menerapkan aturan tersebut. Umar Husin, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) memberikan apresiasi dan menyambut baik berbagai program kerja yang telah dipersiapkan PPDPP pada 2021. “Selama 3 tahun belakangan ini sepak terjang PPDPP semakin baik dan dirasakan oleh kami. Proses pencairan FLPP yang kini hanya dalam waktu hitungan jam saja sangat membantu cash flow para pengembang perumahan,” ujar Umar.

Terkait mutu kualitas bangunan yang dipantau melalui SiPetruk juga disambut baik oleh Shinema Daeli, Ketua Umum DPP Perkumpulan Pengembang Realestat Indonesia (PARSINDO). Menurutnya program ToT untuk SiPetruk perlu dilaksanakan terutama untuk menggapai daerah-daerah di Indonesia. “Paradigma terhadap kualitas bangunan perlu adanya transformasi, bagaimana kualitas menjadi budaya yang konsisten,” terangnya.

Usulan program ToT juga disampaikan Endang Kawidjaja, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERA). Ia mengusulkan materi yang disampaikan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), hingga Petunjuk Teknis SiPetruk. “Sesuai tujuan Menteri PUPR, kualitas tidak kompromi,” tegas Endang.

Alokasi FLPP

Pada 2021, PUPR akan mengalokasikan dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 19,1 Triliun (terdiri dari Rp 16, 62 triliun dari APBN dan Rp 2,5 triliun dari pengembalian pokok). Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 157,500 unit rumah.

Untuk memastikan target tersebut tercapai, PPDPP telah mempersiapkan dengan berbagai infrastruktur teknologi. PPDPP memastikan Standar Level Agreement (SLA) pencairan FLPP yang diajukan bank pelaksana melalui Sistem e-FLPP 2.0 saat ini hanya membutuhkan waktu hitungan beberapa jam saja. Hal tersebut dikarenakan peningkatan sistem host to host dengan bank pelaksana telah sepenuhnya secara otomatis dan elektronik.

Editor : Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN