Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul hamid saat berikan penjelasan soal program Rusun dan Rusus, di Kementerian PUPR.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul hamid saat berikan penjelasan soal program Rusun dan Rusus, di Kementerian PUPR.

PUPR Siap Bangun 3.000 Unit Rumah ASN dan TNI-Polri di Palembang

IMM, Selasa, 11 Juni 2019 | 22:12 WIB

JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Juni ini. Rencananya, sebanyak 3.000 rumah untuk ASN dan TNI/ Polri akan dibangun di Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land Kota Palembang di atas lahan seluas 50 hektare (ha).

“Kami tengah menyiapkan groundbreaking rumah untuk ASN dan TNI/ Polri di Palembang pada bulan Juni,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR KHalawi Abdul Hamid, di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Khalawi, di Kota Palembang ada pengembang perumahan yakni PT Cipta Arsigriya yang akan membangun rumah bersubsidi dan komersial di atas lahan 50 hektare. Saat ini perusahaan tersebut tengah menyelesaikan rumah contoh dengan tipe bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter.

“Ini merupakan bukti bahwa Program Satu Juta Rumah (PSR) juga berjalan di daerah. Meskipun pengembangnya memiliki tanah yang strategis dan harganya mahal tapi mereka mau buat rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal seperti ini harus dicontoh di daerah lainnya,” kata dia.

Sebelumnya, Khalawi menerangkan, adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya di Bebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian Program Satu Juta Rumah pada tahun ini.

“Harga baru itu juga sudah sesuai dengan usulan yang telah disampaikan ke Kementerian Keuangan. Kenaikannya sekitar 3% sampai 7,75%. Harga rumah yang ditetapkan paling tinggi di wilayah Papua dan Papua Barat,” terang dia.

Khalawi menambahkan, dengan keluarnya PMK baru ini tentunya pengembang tidak ada alasan lagi untuk tidak membangun rumah untuk masyarakat. Sebab, salah satu usulan harga baru ini juga berasal dari usulan para pengembang.

“Pengembang sekarang bisa segera mengajukan KPR perumahan bersubsidi dengan harga yang baru ini,” ujar dia.  Sebagai informasi, berdasarkan data yang ada di Kementerian PUPR, status capaian Program Satu Juta Rumah per tanggal 27 Mei 2019 sudah mencapai angka 400.500 unit. Kementerian PUPR juga tetap optimistis untuk mencapai target pembangunan rumah untuk masyarakat sebanyak 1.250.000 unit rumah tahun ini.

Lebih lanjut Khalawi menambahkan, pihaknya berharap seluruh stakeholder perumahan di Indonesia bisa lebih bersemangat untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Adanya ada stok rumah yang dibangun para pengembang sebisa mungkin harus bisa segera dipasarkan mengingat kebutuhan rumah masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah masih cukup tinggi.

“Kami optimistis para pengembang juga akan lebih bersemangat dalam membangun rumah untuk masyarakat. Apalagi banyak juga kemudahan perizinan untuk perumahan di daerah,” ujar dia.

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN