Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Proyek pembangunan perumahan. Foto ilustrasi: dok.

Proyek pembangunan perumahan. Foto ilustrasi: dok.

Rumah Harus Dilihat sebagai Produk Layanan Sosial

Imam Mudzakir, Rabu, 15 Januari 2020 | 10:22 WIB

Jakarta, investor.id-Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengusulkan perlunya pemisahan yang tegas terkait kebijakan rumah sebagai produk komoditas ekonomi dan rumah sebagai produk layanan sosial. Sebagai produk layanan social maka pengadaan rumah bagi masyarakat yang tidak mampu  menjadi tanggung jawab negara.

Menurut Yayat, rumah sebagai layanan sosial tidak berorientasi bagi kepentingan bisnis atau semata-mata mencari keuntungan. “Jadi bagaimana merubah citra rumah dari barang komoditas ekonomi menjadi rumah sebagai produk layanan sosial. Jika rumah selalu dipandang sebagai produk ekonomi akan sulit dimiliki bagi mereka yang terbatas kemampuan ekonominya,” kata dia.

Yayat menuturkan, dengan menjadi komoditas ekonomi maka akan semakin panjang rantai pasoknya bagi mereka yang tidak mampu untuk bisa memiliki rumah. “Namun sebagai produk layanan sosial, rumah menjadi tanggung jawab negara bagi yang tidak mampu,” kata Yayat yang juga Wakil Ketua Umum II Bidang Urban Developmen The HUD Institute di Jakarta, kemarin.

Rakyat, menurutnya, sebenarnya mampu menyiapkan rumahnya sendiri, tanpa negara harus hadir di dalamnya. “Tapi kebutuhan rumah yang bagaimana yang dibutuhkan untuk rakyat yang sebenarnya mandiri untuk membuat rumahnya sendiri?” ujar dia.

Yayat menjelaskan, penyiapan lahan matang siap dibangun menjadi rumah, dapat dikatakan bahwa orang itu memiliki atau menghuni rumah yang layak dan terjangkau. Karena menuju wujud rumah itu hanya masalah proses waktu dan biaya. “Pendataan warga yang sudah memiliki tanah matang tapi tidak memiliki modal untuk membangun rumah, perlu didata dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai potensi bagi warga yang dapat memiliki rumah, walaupun saat ini belum memiliki/menghuni rumah,” kata dia.

Dengan demikian, kesan backlog yang tinggi bisa diurai lagi bahwa ada potensi kemampuan memiliki atau menghuni rumah, tapi belum tersentuh kebijakan. “Maka inilah yang menjadi bagian dari Perumahan Rakyat sebagai Sistem Kesejahteraan Sosial,” jelas dia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN