Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu contoh rumah subsidi. Foto: PUPR

Salah satu contoh rumah subsidi. Foto: PUPR

SLF Hambat Program Rumah Bersubsidi

Edo Rusyanto, Selasa, 10 September 2019 | 08:22 WIB

JAKARTA, investor.id -Kewajiban pengembang memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan sebagai persyaratan akad kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi justru menghambat pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, selain prosesnya sangat birokratis, tak banyak pemerintah daerah (pemda) yang sudah menerbitkan SLF.

Kewajiban memiliki SLF sesungguhnya bertujuan baik, yaitu untuk menjamin kualitas bangunan yang dibeli konsumen. Namun, karena SLF sulit didapat, beleid itu malah mempersulit pemerintah dalam memangkas defisit pasokan hunian (backlog).

Tabel rumah subsidi
Tabel rumah subsidi

Hal itu terungkap dalam wawancara Investor Daily dengan Sekjen DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, Ketua DPD REI Jawa Barat Joko Suranto, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid, serta Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR Dadang Rukmana. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, Senin (9/9).

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengakui, proses memperoleh SLF yang diterbitkan pemda, masih sulit dan berbelit-belit “Yang dikeluhkan adalah proses birokrasinya karena belum cepat dan tidak sederhana,” ujar dia.

Untuk itu, menurut Khalawi, Kementerian PUPR, khususnya melalui Ditjen Cipta Karya, terus melakukan pembinaan ke pemda agar mereka dapat menerbitkan SLF secara mudah, murah, cepat, dan sederhana.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul hamid saat berikan penjelasan soal program Rusun dan Rusus, di Kementerian PUPR.
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul hamid saat berikan penjelasan soal program Rusun dan Rusus, di Kementerian PUPR.

“Bagi daerah yang belum siap, mereka boleh menggunakan tenaga ahli bersertifikasi untuk mengeluarkan keterangan kelaikan fungsi suatu bangunan, termasuk bangunan rumah,” tutur dia.

Khalawi menjelaskan, SLF adalah sertifikat yang diterbitkan pemda bagi bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai izin mendirikan bangunan (IMB) dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan.

“Ini sangat penting untuk menjamin keandalan bangunan dan keselamatan penggunanya. Saya kira, kita semua, termasuk para pengembang, sepakat bahwa hal ini sangat penting,” tegas dia.

Sekjen REI Paulus Totok Lusida mengungkapkan, yang dibutuhkan pengembang adalah kemudahan proses keluarnya SLF. Bagi rumah tapak bersubsidi, sejatinya pemda bisa menyerahkan kepada ahli madya bersertifikasi.

Sekjen  DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida. Foto: lensaindonesia.com
Sekjen DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida. Foto: lensaindonesia.com

“Saat ini, masih sedikit pemda yang mampu menerapkan SLF. Akibatnya, banyak sekali akad KPR yang tersendat. Banyak masyarakat yang tidak bisa akad kredit, padahal mereka sangat butuh rumah subsidi,” papar dia.

Pentingnya kemudahan proses pengurusan perizinan sudah diamanatkan Presiden Jokowi ketika menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan. Inpres yang diterbitkan pada 14 April 2016 itu diharapkan mampu mempercepat pembangunan perumahan, terutama dalam mendorong Program Sejuta Rumah (PSR).

Salah satu semangat pemerintah menderegulasi perizinan di sektor properti tersirat dalam Paket Kebijakan XIII. Lewat paket ini, pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi, sekaligus menekan pajak yang dikenakan terhadap pengembang kawasan perumahan.

Bila sebelumnya ada 33 izin dan tahapan, kini pemerintah hanya mensyaratkan 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan izin dan tahapan ini maka waktu pembangunan rumah bagi MBR atau rumah bersubsidi ditargetkan lebih pendek, menjadi 44 hari, dari sebelumnya 769-981 hari.

Selain itu, penerbitan IMB induk dan pemecahan IMB diproyeksikan lebih singkat dari 30 hari menjadi tiga hari kerja.

Jangan Hambat

PT Cipta Arsigriya selaku pengembang dari perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land akan membangun sebanyak 3.000 unit rumah subsidi.
PT Cipta Arsigriya selaku pengembang dari perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land akan membangun sebanyak 3.000 unit rumah subsidi.

Menurut Sekjen REI Paulus Totok Lusida, kehadiran SLF seharusnya tidak menghambat masyarakat penerima subsidi dalam memperoleh tempat tinggal layak huni. Terlebih backlog kepemilikan rumah di Indonesia, berdasarkan data statistik 2015, mencapai 11,4 juta.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengemukakan, upaya menekan backlog dilakukan pemerintah sejak 2015 lewat PSR. Lewat PSR, kata dia, pemerintah selama kurun waktu 2015 sampai 2018 berhasil membangun 3,54 juta unit hunian. Sedangkan pada 2019, pemerintah menargetkan pembangunan PSR sebanyak 1,25 juta unit dengan capaian realisasi sampai 2 September 2019 sebanyak 874.043 unit.

Sementara itu, Ketua REI Jawa Barat Joko Suranto menjelaskan, SLF juga turut menghambat realisasi program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). “Butuh pelonggaran regulasi untuk menyukseskan program tersebut,” tandas dia.

BP2BT adalah skema alternative pembiayaan untuk pembelian rumah yang dibuat pemerintah bersama Bank Dunia pada 2018. Skema BP2BT berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun subsidi selisih bunga (SSB).

Menurut Joko Suranto, skema pembiayaan BP2BT belum dapat diterima pasar karena adanya sejumlah syarat yang sulit dipenuhi, di antaranya persyaratan enam bulan menabung.

“Selain itu, pembayaran subsidi uang muka yang signifikan, yaitu Rp 32 juta sampai Rp 40 juta akan memberatkan cash flow pengembang karena diterima dalam waktu yang cukup lama,” tutur dia.

Di sisi lain, kata Joko, besarnya BP2BT akan berdampak pada besarnya belanja pemerintah dari utang kepada Bank Dunia. Skema ini tidak seperti pola subsidi KPR FLPP yang merupakan dana bergulir. “Pemerintah akan memiliki ketergantungan utang kepada Bank Dunia,” ujar dia.

Dia menambahkan, arus kas pengembang akan terganggu karena BP2BT dengan nilai yang besar diterima pengembang dalam jangka waktu cukup lama. MBR akan terbebani angsuran yang tinggi saat suku bunga kredit naik. “Itu bakal mengurangi kemampuan membayar angsuran kredit,” ucap dia.

Kecuali itu, menurut Joko Suranto, proses pengujian dan pembayaran BP2BT masih dilakukan secara manual, belum ada dukungan teknologi iformasi (TI) dari Satker Kementerian PUPR.

“Karena itu, Kementerian PUPR perlu segera membuat proses pengujian dan pembayaran di Satker untuk SSB dan BP2BT yang telah didukung TI untuk dapat melakukan koneksi dua arah dari Satker ke bank pelaksana, sehingga hal itu akan membuat prosesnya lebih efisien,” papar dia.

Suplai Rumah Murah
Rumah Murah Foto ilustrasi: dok. Investor Daily

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid pernah mengatakan, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 51 ribu unit rumah untuk MBR melalui skema pembiayaan BP2BT.

Dalam skema BP2BT, pemerintah akan memberikan subsidi uang muka hingga 25% yang bisa dilanjutkan peserta dengan tabungan yang dimilikinya. Selain penghasilan yang tidak tetap, tabungan yang bisa diajukan untuk mendapat BP2BT adalah penghasilan pasangan suami-istri.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN