Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Benny Pasaribu, PhD: Dosen dan Ketua Senat Universitas Trilogi, mantan Ketua Komisi Keuangan dan Panitia Anggaran DPR RI, mantan Ketua KPPU RI.

Benny Pasaribu, PhD: Dosen dan Ketua Senat Universitas Trilogi, mantan Ketua Komisi Keuangan dan Panitia Anggaran DPR RI, mantan Ketua KPPU RI.

Covid-19, Momentum untuk Transformasi Struktur Ekonomi

Kamis, 9 Juli 2020 | 08:26 WIB
Phd ,MEc ,Oleh Ir S Benny Pasaribu

Investor.id - Krisis kesehatan telah berimbas pada krisis ekonomi. Hal ini dialami oleh 215 negara yang terpapar pandemi Covid- 19, termasuk Indonesia.

Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui kapan pandemi tersebut akan berakhir. Vaksin dan obatnya juga belum ditemukan. Berarti jumlah korban Covid-19 akan terus bertambah walaupun pemerintah telah berupaya keras untuk menghentikan penyebarannya.

Sepanjang penyebaran Covid 19 terus meningkat maka kebijakan PSBB atau sejenisnya juga sulit dihentikan. Dampak negatif terhadap perekonomian juga tidak mudah dihilangkan, yang bisa hanya diminalisasi.

Berbagai kebijakan ekonomi telah dilaksanakan pemerintah. Pemerintah telah merestrukturisasi anggaran belanja APBN dengan megalihkan anggaran belanja dari kegiatan yang tidak mendesak ke belanja penanganan Covid 19.

Tahap I disediakan dana Rp 405,1 triliun dan hingga kuartal II lebih dari Rp 600 trilun. Dana tersebut digunakan sebagai tambahan jaminan sosial dan stimulus ekonomi.

Disamping itu, restruturisasi kredit korporasi juga dilakukan melalui perbankan. Warga miskin diberikan bantuan sosial berupa paket sembako, PKH, BLT, dan sebagainya. Sedangkan karyawan yang putus kerja disediakan tambahan dana KUR, bantuan Pra-Kerja, dan lainnya.

Di sisi anggaran pendapatan dalam APBN, penurunan juga terjadi terutama di sektor perpajakan akibat penurunan kinerja ekonomi. Defisit APBN makin lebar. Sehingga harus ditutup lewat pinjaman yang berakibat pada pembengkakan utang negara.

Makin lama pandemi Covid-19, makin besar pula risiko yang kita hadapi. Presiden Jokowi secara sadar dan realistis menyikapi persoalan ini. Presiden berulang ulang menegaskan bahwa krisis yang kita hadapi tidak lagi hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis perekonomian. Presiden mengajak seluruh warga masyarakat agar berdamai dengan Covid-19.

Masyarakat diminta memahami adanya tata kehidupan new normal. Di satu sisi, Presiden meminta seluruh warga masyarakat untuk lebih disiplin melakukan Protokol Kesehatan. Perpanjangan PSBB terus dilakukan.

Di sisi lain, pelonggaran PSBB dilakukan dengan masa transisi, yaitu mengizinkan membuka secara terbatas (di bawah full capacity) sejumlah kegiatan ekonomi di zona tertentu. Perkantoran, pasar moderen dan tradisional, restoran, pertokoan, transportasi, pabrik, pariwisata, mulai dibuka dengan mengedepankan protokol kesehatan. Rumah ibadah dan kegiatan budaya mulai dibuka secara terbatas.

Kita juga mengalami akibat kebijakan PSBB sejak Maret 2020, ekonomi Indonesia mengalami resesi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi berturut-turut pada kuartal I dan kuartal II. Pada kuartal I ekonomi tumbuh hanya 2.97%, menurun dari sekitar 5% pada kuartal IV tahun 2019. Pada kwartal II tahun 2020, pertumbuhan diperkirakan menurun hingga minus sekitar 3 %.

Pengangguran juga meningkat tajam dengan perkiraan tambahan sekitar 3 juta orang selama Maret - Juni 2020 akibat PHK dan dirumahkan. Angka kemiskinan juga meningkat tajam sebagai dampak penanganan Covid 19.

Pertanyaan masih tersisa, yakni dengan kondisi selama kuartal I dan II, bagaimana pertumbuhan ekonomi tahun 2020 bisa mencapai angka positif, katakanlah 0.5 - 3%?

Jawabnya gampang, pertumbuhan ekonomi pada kwartal III dan IV harus positif. Kerja keras saja tidak cukup. Kemampuan memilih kebijakan ekonomi yang tepat dan implementasi yang kolaboratif juga dibutuhkan. Concerted actions antar K/L dan antara Pusat dan Daerah sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam situasi krisis seperti ini.

Memilih kebijakan yang tepat memang bukan pekerjaan yang mudah. Tidak bisa taken for granted. Dalam upaya merumuskan kebijakan yang tepat juga membutihkan kolaborasi antar K/L dan antara pusat dan daerah.

Apa maksudnya kebijakan yang tepat? Pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak tepat bisa menimbulkan krisis makin dalam dan meluas, bahkan bisa mengakibatkan persoalan baru yang lebih rumit. Pastinya, setiap persoalan selalu ada jalan keluarnya.

Sejumlah pilihan kebijakan tersedia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan hasil riset para akademisi dan praktisi. Best practices di negara sahabat juga bisa dipelajari. Dunia ini telah mengalami berulang-ulang krisis bahkan depresi ekonomi. Secara regional, banyak negara telah berulangkali mengalami krisis, termasuk Indonesia (katakanlah krisis tahun 1997, 2008, dan 2012).

Kebijakan yang tepat sangat dibutuhkan untuk memitigasi dampak penanganan Covid 19 dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Tetapi, yang lebih penting saat ini menurut saya adalah bahwa kita perlu belajar kembali dari krisis ekonomi sebelumnya, dimana kita bisa keluar dari krisis dalam tempo relatif lama tetapi lagilagi menghasilkan kesenjangan sosial ekonomi yang makin lebar.

Industri yang ada, berawal dari Import Substitution Industries tahun 70an, sangat tergantung pada bahan baku impor (lebih dari 70%) dan modal pinjaman dari negara lain.Industri tersebut kurang kolaboratif dengan pelaku UMKM dan Koperasi hingga saat ini. Industri yang ada juga sangat tergantung pada upah buruh murah dan insentif dari pemerintah.

Komoditas primer tanpa nilai tambah langsung diekspor. Sehingga kinerja ekonomi Indonesia sangat rentan terhadap krisis ekonomi regional dan global dan terhadap turunnya harga komoditas. Semua itu pastilah terkait dengan kebijakan pemerintah sejak tahun 70an.

Dari buahnya kita tau bahwa sesuatu yang tidak tepat telah terjadi secara sistematis. Something wrong dengan kebijakan yang dipilih? Mudah-mudahan ada hikmah dibalik bencana pandemi Covid 19.

Transformasi Struktural

Ke depan, pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan yang mendorong terjadinya transformasi struktural dalam perekonomian kita. Kita harus berubah kalau tidak mau kena disrupsi. Saat ini momentumnya sangat tepat.

Saya pelajari bahwa strategi industrialisasi harus berbasis pada sektor dan pelaku usaha yang melibatkan rakyat banyak, sekaligus menggunakan bahan baku lokal yang tersebar di seluruh daerah sesuai produk unggulan dan kearifan lokal. Kolaborasi antar pelaku usaha harus didukung oleh UMKM dan Koperasi yang kuat dan tangguh.

Itulah sebabnya, saya selalu mengatakan bahwa kegiatan usaha prioritas selayaknya fokus pada 4 sektor: pertanian, maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Strategi industrialisasi harus melibatkan dua elemen penting yaitu melibatkan rakyat banyak dan menggunakan bahan baku serta kearifan lokal. Seluruh instrumen kebijakan yang ada di tangan pemerintah, katakanlah insentif fiskal, moneter, perbankan, kebijakan ekspor-impor, kemudahan perizinan, dan bantuan teknologi 4.0, perlu difokuskan pada pengembangan 4 sektor dimaksud.

Perubahan signifikan dalam struktur ekonomi Indonesia akan ditandai dengan tumbuhnya industri yang bertumpu pada value chain berbahan baku lokal dan melibatkan rakyat banyak, yang berkolaborasi dengan UMKM dan Koperasi.

Kolaborasi juga terjadi secara luas antara usaha besar dan UMKM, dan antara BUMN, Koperasi, dan Swasta. Dengan demikian struktur ekonomi Indonesia akan jauh lebih kuat karena ekosistem dan platform dibangun untuk mempercepat kolaborasi antar pelaku usaha yang ditopang oleh UMKM dan Koperasi yang kuat dan tangguh, yang semuanya bekerja sesuai keunggulan masing-masing di 4 sektor prioritas tadi.

Untuk itu UMKM dan Koperasi perlu ditangani lebih serius dengan memberikan akses lebih besar terhadap teknologi baru dan inovasi, permodalan, pelatihan, sub kontrak, ekspor, insentif dan kemudahan perijinan, dan sebagainya.

Pada ujungnya, pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan berkesinambungan, angka kemiskinan dan pengangguran sangat rendah dan yang lebih penting kesenjangan sosial ekonomi akan menipis.Itulah hikmah dari banyaknya korban terpapar akibat pandemi Covid 19 yang tak seorangpun tau kapan berakhirnya.

Kita boleh berharap pada kebijakan pemerintah dan tetap percaya atas konsistensi Presiden Jokowi pada falsafah dan ideologi Pancasila. After all, sistem ekonomi kita harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menentukan kehadiran negara sebagai pengendali pasar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Semoga!

*** Benny Pasaribu, PhD: Dosen dan Ketua Senat Universitas Trilogi; mantan Ketua Komisi Keuangan dan Panitia Anggaran DPR RI; mantan Ketua KPPU RI; mantan Deputi Menteri BUMN: dan mantan Wakil Ketum/ Ketua Harian HKTI.

Editor : Listyorini (listyorini205@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN