Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dr Slamet Pribadi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi/IST

Dr Slamet Pribadi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi/IST

Menelisik SP3 dari Aturan Hukum

Slamet Pribadi, Selasa, 24 September 2019 | 12:11 WIB

JAKARTA, investor.id - Menarik sekali untuk diperbincangkan soal hukum pidana ketika sejumlah isu sedang menjadi trending topic, seperti SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan di tingkat Penyidikan). Selama ini, masalah itu hanya dipahami oleh pihak yang sedang belajar hukum, pemerhati hukum, dan pihak yang terpelajar soal hukum, khususnya soal hukum pidana.

Induk hukum acara pidana ada di UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, meskipun soal penyelidikan sangat sedikit sekali diatur. Dua hal itu dari sisi teknis adalah hal yang berbeda tapi saling melengkapi. Diikuti dengan UU lainya disamping mengatur soal perbuatan tertentu seseorang juga sekaligus mengatur hukum acaranya secara khusus, namun masih menginduk kepada UU No 8 Tahun 1981.

Saya tidak dalam posisi pro dan kontra terhadap isu panas soal SP3 di KPK padaSeptember 2019 ini, saya lebih mengarah kepada Ilmu Hukum, agar kita semua lebih jernih mendapatkan pengetahuan dasar soal SP3, baik karena tidak cukup bukti atau perkaranya bukan perkara pidana atau perkaranya diberhentikan demi hukum, misalnya Tersangka meninggal dunia. Apalagi berkenaan dengan penempatan seseorang menjadi Tersangka.

Dalam perkara pidana, seorang Penyidik atau petugas hukum pidana tatkala memposisikan seseorang sebagai Tersangka harus tunduk kepada azas kehati-hatian, disamping tunduk kepada KUHAP atau UU lain yang mengatur hukum acaranya.

Sebetulnya ketaatan kepada azas kehati-hatian ini harus dilakukan ketika memulai pelaksanaan proses perkara pidana itu, sehingga perkara pidana tersebut tidak terburu buru diberlakukan,kecuali keadaan tertentu, sebelum hukum lain, seperti hukum perdata, pidana, administrasi, dan lain-lain. Sebab, hukum pidana berhubungan dengan pemaksaan oleh alat kekuasaan atau penegak hukum atas nama UU dan jabatan atau petugas yang berhubungan dengan UU, seperti polisi, jaksa, hakim atau pegawai lapas, atau yang lainnya yang berhubungan dangan hukum pidana.

Lebih tepat lagi apabila petugas yang tergabung dalam sistem peradilan pidana memaksa untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kepada seseorang untuk mengikuti perintahnya atas nama UU dan jabatannya itu, misalnya diposisikan sebagai tersangka, dikenakan penahanan, barang-barangnya disita dan lain-lain. Hukum ditempatkan sebagai Ultimum Remidium, palu terakhir dalam penegakan hukum pidana.

Seseorang ditempatkan sebagai Tersangka harus melalui tahapan-tahapan pembuktian secara runtut, tidak boleh lompat-lompat. Apakah sudah memeriksa pelapor secara detail? Apakah sudah memeriksa para Saksi secara detail? Apakah sudah memeriksa bukti-bukti secara detail Kemudian apakah antara bukti yang satu dengan bukti yang lain ada persesuaian? Tidak bisa kita langsung lompat menempatkan sebagai Tersangka kepada seseorang. Kalau langsung banyak konsekuensinya, bisa terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum, palanggaran kode etik, dan lain-lain, bahkan melanggar HAM

Sebaliknya ketika seseorang diposisikan sebagai Tersangka, juga harus berkepastian hukum, jika perkaranya cukup bukti, maka perkaranya harus diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dituntut dihadapan Pengadilan, statusnya berubah menjadi Terdakwa. Jika sudah diputus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, statusnya berubah menjadi Terpidana, dan jika sudah selesai melaksanakan pemenjaraan atau sebagai warga binaan, maka statusnya menjadi Terbebas, lunas lah beban dia kepada Negara dan masyarakat.

Di sisi lain manakala perkara pidana itu telah menempatkan seseorang menjadi Tersangka, ternyata kemudian tidak cukup bukti, maka perkara pidananya harus dihentikan. Perintah pasal 109 KUHAP sudah jelas, memulai perkara diberitahukan kepada JPU, cukup bukti perkara pidananya diteruskan ketingkat pemeriksaan pengadilan oleh jaksa Penuntut Umum kemudian diputus oleh Pengadilan, kalau tidak cukup bukti dihentikan atau di SP3, kalau di Pengadilan dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah.

Jadi dalam Hukum Pidana tidak ada dan tidak boleh ada Tersangka seumur hidup, tanpa kejelasan perkaranya, ini bisa melanggar HAM, karena statusnya masih Tersangka, kemudian yang bersangkutan mau mengurus semua administrasi apapun bisa cacat hukum, karena masih Tersangka. Negara melalui para penegak hukumnya mengekang seseorang tanpa batas, karena posisinya masih Tersangka, bahkan bisa juga yang bersangkutan bisa sampai meninggal dunia tetap masih menjadi Tersangka. Ironis memang kalau seperti ini.

***Dr Slamet Pribadi: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA