Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kantor bank BTN yang memberikan pelayanan kepada konsumen dalam pembelian KPR rumah subsidi. Foto (istimewa)

Kantor bank BTN yang memberikan pelayanan kepada konsumen dalam pembelian KPR rumah subsidi. Foto (istimewa)

Inflasi Naik, Sektor Properti masih Memiliki Pertumbuhan Besar

Senin, 4 Juli 2022 | 10:16 WIB
Parluhutan Situmorang (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id - Sektor properti dinilai memiliki prospek positif di tengah kebangkitan ekonomi Indonesia setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Hal ini didorong oleh tingkat kebutuhan rumah yang sangat besar dan kenaikan daya beli di Indonesia.

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan bahwa pendorong utama industri properti adalah kemampuan daya beli yang didorong kenaikan produk domestik bruto (PDB). “Untuk jangka pendek ada tantangan kenaikan inflasi yang bisa membuat orang membeli properti, namun ini hanya sementara karena kebutuhan tempat tinggal di Indonesia sangat besar,” ujarnya, Minggu (3/7/2022).

Advertisement

Baca juga: Pembiayaan Properti Sedang Tumbuh, Pemerintah Diminta Percepat Rights Issue BBTN

Menurut dia, rasio kredit pemilikan rumah (KPR) terhadap PDB di Indonesia masih di level 3%. Rasio ini masih jauh tertinggal dari Singapura (45%, Malaysia (38%), dan Thailand (22). Bahkan, Indonesia pun tertinggal dari Filipina yang memiliki rasio KPR terhadap PDB 4%.

Berikutnya, dari sisi permintaan, data Kementerian PUPR mengungkapkan jumlah backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 11,4 juta unit. Dari jumlah tersebut 7,6 juta merupakan angka Backlog keterhunian rumah. Hal ini masih ditambah data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 yang menyatakan hanya 59,5% keluarga menghuni rumah yang layak.

Menurut Piter, data backlog bisa terus bertambah setiap tahun, karena munculnya keluarga-keluarga baru yang membutuhkan rumah. Berdasarkan data BPS, terdapat sebanyak 1,8 juta pernikahan setiap tahunnya.

Selain itu, lanjutnya, permintaan rumah juga didorong oleh motif investasi yang dilakukan oleh pertumbuhan kelas menengah. Pada 2025, diproyeksi terdapat pertambahan 77 juta jiwa kelas menengah di Indonesia. “Data-data ini menunjukan bahwa permintaan akan rumah akan terus meningkat. Potensi industri properti harus menjadi fokus pemerintah dan stakeholder terkait,” ujarnya.

Menurut Piter, fokus pemerintah terhadap sektor properti akan memberikan berbagai manfaat, mulai dari menyelesaikan atau mengikis backlog perumahan, meningkatkan industri properti, dan akhirnya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto.

“Program satu juta rumah dari Jokowi sudah baik, sekarang dibutuhkan dukungan terhadap sektor yang mendukung properti seperti perbankan yang fokus ke properti,” ujarnya.

Salah satu yang bisa dilakukan, tuturnya, adalah mendukung permodalan dari Bank Tabungan Negara (BTN), bank yang fokus ke properti. Pasalnya, kredit properti umumnya berjangka panjang yang membutuhkan modal besar untuk mendukung capital adequacy ratio (CAR).

Baca juga: Kantongi Rp 1 Triliun, BTN (BBTN) Pertahankan Pertumbuhan Laba Bersih yang Pesat

Pada dasarnya, penambahan modal BTN melalui skema rights issue direncanakan digelar tahun ini. Pemerintah pun akan ikut serta dalam rights issue ini melalui penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2,98 triliun. Melalui PMN tersebut, kepemilikan pemerintah di BTN akan terjaga di 60%.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, penambahan modal tidak hanya memberikan dampak positif terhadap bank. Yang paling penting, tambahan modal akan meningkatkan kemampuan bank menyalurkan kredit sehingga dapat menekan angka backlog perumahan sebagaimana yang dicitacitakan pemerintah.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. "Pemerintah sangat mensupport BTN. Saat ini lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan rumah yang harus didukung, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Tambahan PMN akan menambah kecepatan kami menyalurkan pembiayaan. Kalau tanpa PMN tetap bisa ekspansi tetapi akan lebih lambat," ujar Haru pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pekan lalu.

Menurut hitungan BTN, setiap penambahan modal sebesar Rp 1 triliun, akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran kredit sekitar Rp 12 triliun. Dengan rencana PMN Rp 2,98 triliun yang mewakili 60% saham pemerintah di BTN maka total tambahan modal yang bisa didapat perseroan dari rights issue akan mencapai sekitar Rp 4,9 triliun.

Baca juga: Kinerja Positif, Analis Sebut Saham BBTN Berpotensi Menguat 

Sehingga tambahan PMN yang diberikan pemerintah itu bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga Rp 58,8 triliun. Angka itu didapat dengan mengkalikan Rp4,9 triliun dengan Rp 12 triliun.

“Modal atau equity merupakan harta pemegang saham yang menjadi penyangga apabila terjadi risiko kerugian kredit macet. Oleh karena itu, BTN tetap membutuhkan likuiditas dari dana masyarakat maupun pasar modal untuk melakukan ekspansi kredit,” katanya.

Dalam menurunkan angka backlog perumahan, pemerintah juga memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai rumah subsidi.

Dengan program itu, pemerintah memberikan bantuan likuditas dalam KPR rumah subsidi sebesar 75% dan 25% sisanya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. Tahun ini, pemerintah memberikan kuota FLPP sebanyak 200.000 unit atau senilai Rp 28 triliun. Itu meningkat dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 178.728 unit.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN