Pengamat: Tak Ada Wanprestasi dari KK Pemerintah

Selasa, 21 Februari 2017 | 11:12 WIB

Pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi menilai tidak ada wanprestasi maupun pelanggaran terhadap KK yang dilakukan oleh pemerintah. “Dalam KK ada klausul perusahaan harus tunduk ke UU yang berlaku,” tegasnya.

Richard Adkerson Nyatakan Kondisi Force Majeur

Selasa, 21 Februari 2017 | 11:03 WIB

Pada bagian lain, Richard Adkerson mengungkapkan pihaknya menyatakan kondisi force majeur lantaran hingga saat ini belum bisa mengekspor konsentrat.

Ancaman Arbitrase Freeport

Selasa, 21 Februari 2017 | 09:05 WIB

Pemerintah Indonesia harus bersiap- siap menghadapi ancaman PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan menuntut pemerintah ke Arbitrase Internasional jika persoalan antara kedua pihak ini tidak selesai dalam waktu 120 hari ke depan. Ancaman PTFI tidak main-main. Ancaman tersebut disampaikan langsung Richard C Adkerson, president and CEO Freeport McMoran Inc yang adalah induk usaha PTFI.

Freeport Harus Terima IUPK

Senin, 20 Februari 2017 | 13:48 WIB

Jonan meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) agar mematuhi aturan main di Indonesia termasuk ketentuan divestasi hingga 51%, keharusan membangun smelter, dan perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambahan Khusus (IUPK).

Pemerintah Tetap Hormati Perjanjian Sebelumnya

Senin, 20 Februari 2017 | 13:42 WIB

Dengan mengacu dan berpegang pada UU dan Peraturan Pemerintah tersebut, lanjut dia, pemerintah tetap menghormati semua isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan masih sah berlaku.

Jonan: PTFI Menolak Perubahan dari KK Jadi IUPK

Senin, 20 Februari 2017 | 13:38 WIB

Sementara itu, Jonan menyatakan PT Freeport Indonesia (PTFI) menolak perubahan dari KK menjadi IUPK.Sesuai Pasal 169 UU No 4/2009, stabilitas investasi memungkinkan untuk didapatkan. Namun, PTFI menyatakan tetap menolak IUPK dan menuntut KK tetap berlaku.

Pemerintah Berharap Tidak Berhadapan secara Hukum

Senin, 20 Februari 2017 | 13:33 WIB

Jonan mengatakan, hal itu adalah langkah hukum yang menjadi hak siapa pun. Namun, pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapa pun secara hukum, karena apa pun hasilnya dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan.

Freeport: Peraturan yang Berlaku Berbeda dengan Kesepakatan

Senin, 20 Februari 2017 | 13:28 WIB

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, peraturan yang berlaku berbeda dengan kesepakatan dalam Kontrak Karya. Namun, sejak 2014 perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berusaha memenuhi ketentuan dalam peraturan itu meski tidak diatur dalam kontrak.

Freeport Terus Berinvestasi Hingga Mencapai US$ 6 Miliar

Senin, 20 Februari 2017 | 13:22 WIB

PTFI memegang komitmen tersebut dan terus berinvestasi yang hingga saat ini mencapai US$ 6 miliar. Bahkan, induk perusahaan selama kurun waktu lima tahun terakhir tidak mendapat deviden sebagai satu-satunya penghasilan.