Freeport Beroperasi Lagi Awal Maret

Rabu, 22 Feb 2017 | 15:03 WIB

PT Freeport Indonesia (PTFI) akan kembali beroperasi pada awal Maret mendatang, meski belum mengantongi izin ekspor konsentrat. Namun, salah satu perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini hanya memproduksi konsentrat sekitar 40% dari kapasitas normal.

Investasi PTFI Berkurang Hampir 50%

Rabu, 22 Feb 2017 | 14:58 WIB

Riza mengatakan, pengurangan produksi konsentrat pada Maret nanti membuat hampir 50% investasi PTFI berkurang, belanja barang di dalam negeri menurun, dan ada pengurangan kontraktor.

Kontribusi Freeport Masih Kalah

Rabu, 22 Feb 2017 | 14:46 WIB

Dalam jumpa pers 20 Februari lalu, Chief Executive Officer (CEO) Freeport-McMoRan Richard C Adkerson mengungkapkan, Freeport Indonesia berkontribusi lebih dari US$ 60 miliar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sejak 1992.

Nilai Jual Freeport Saat Ini Juga Sudah Murah

Rabu, 22 Feb 2017 | 14:42 WIB

Jonan menjelaskan lebih lanjut, nilai jual Freeport saat ini juga sudah murah. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), yang merupakan BUMN RI, nilai jualnya lebih mahal ketimbang Freeport, yakni mencapai US$ 29 miliar.

Hikmahanto: Freeport Tak Adil terhadap Indonesia

Rabu, 22 Feb 2017 | 14:17 WIB

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan PT Freeport Indonesia tidak adil terhadap pemerintah Indonesia karena tidak mau menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK).

Freeport Isyaratkan ke Arbitrase

Selasa, 21 Feb 2017 | 11:34 WIB

CEO Freeport McMoRan Richard C Adkerson mengatakan, waktu 120 hari itu mulai dihitung sejak 17 Februari 2017. Pada tanggal tersebut, pihaknya menyampaikan kepada Kementerian ESDM tentang tindakan-tindakan wanprestasi dan pelanggaran KK oleh pemerintah.

Jonan: Pemerintah pun Bisa Bawa Freeport ke Arbitrase

Selasa, 21 Feb 2017 | 11:30 WIB

Menteri ESDM Ignasius Jonan menuturkan pemerintah pun bisa membawa Freeport ke arbitrase internasional. Pasalnya hal tersebut tertuang dalam KK. Hanya saja dia berharap segera tercapai kesepakatan dengan Freeport sehingga tidak perlu sampai ranah arbitrase.

Hal Paling Krusial, Dampak Perekonomian Papua dan PHK

Selasa, 21 Feb 2017 | 11:20 WIB

Staf khusus menteri ESDM 2014-2016 Said Didu mengatakan, batas waktu 120 hari yang dikemukakan oleh Freeport untuk menemukan win-win solution merupakan isyarat bahwa perusahaan tambang AS tersebut membuka pintu bagi tercapainya solusi.

Hikmahanto: Pemerintah Jangan Mau Didikte Freeport

Selasa, 21 Feb 2017 | 11:15 WIB

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, pemerintah jangan mau didikte lagi oleh Freeport. Kontrak karya boleh berlanjut tapi Freeport tidak bisa lagi mengekspor konsentrat. Jika ingin tetap mengekspor, maka harus berubah jadi IUPK.