Ancaman Arbitrase Freeport

Selasa, 21 Feb 2017 | 09:05 WIB

Pemerintah Indonesia harus bersiap- siap menghadapi ancaman PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan menuntut pemerintah ke Arbitrase Internasional jika persoalan antara kedua pihak ini tidak selesai dalam waktu 120 hari ke depan. Ancaman PTFI tidak main-main. Ancaman tersebut disampaikan langsung Richard C Adkerson, president and CEO Freeport McMoran Inc yang adalah induk usaha PTFI.

Freeport Harus Terima IUPK

Senin, 20 Feb 2017 | 13:48 WIB

Jonan meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) agar mematuhi aturan main di Indonesia termasuk ketentuan divestasi hingga 51%, keharusan membangun smelter, dan perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambahan Khusus (IUPK).

Pemerintah Tetap Hormati Perjanjian Sebelumnya

Senin, 20 Feb 2017 | 13:42 WIB

Dengan mengacu dan berpegang pada UU dan Peraturan Pemerintah tersebut, lanjut dia, pemerintah tetap menghormati semua isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan masih sah berlaku.

Jonan: PTFI Menolak Perubahan dari KK Jadi IUPK

Senin, 20 Feb 2017 | 13:38 WIB

Sementara itu, Jonan menyatakan PT Freeport Indonesia (PTFI) menolak perubahan dari KK menjadi IUPK.Sesuai Pasal 169 UU No 4/2009, stabilitas investasi memungkinkan untuk didapatkan. Namun, PTFI menyatakan tetap menolak IUPK dan menuntut KK tetap berlaku.

Pemerintah Berharap Tidak Berhadapan secara Hukum

Senin, 20 Feb 2017 | 13:33 WIB

Jonan mengatakan, hal itu adalah langkah hukum yang menjadi hak siapa pun. Namun, pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapa pun secara hukum, karena apa pun hasilnya dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan.

Freeport Terus Berinvestasi Hingga Mencapai US$ 6 Miliar

Senin, 20 Feb 2017 | 13:22 WIB

PTFI memegang komitmen tersebut dan terus berinvestasi yang hingga saat ini mencapai US$ 6 miliar. Bahkan, induk perusahaan selama kurun waktu lima tahun terakhir tidak mendapat deviden sebagai satu-satunya penghasilan.

Divestasi 51% Hanya untuk IUPK

Senin, 23 Jan 2017 | 02:10 WIB

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan kewajiban divestasi itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PTFI Berkali-kali Nyatakan Kesiapannya Tingkatkan Divestasi

Jumat, 3 Jul 2015 | 12:13 WIB

PTFI telah berkali-kali menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan divestasi saham kepada pihak nasional dari saat ini 9,36% menjadi 20% mulai Oktober 2015. Divestasi selanjutnya dilakukan pada Oktober 2019 hingga mencapai total 30%.

Perhapi Nilai IUPK Tak Bisa Diberikan ke Freeport

Kamis, 18 Jun 2015 | 15:49 WIB

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyatakan pemerintah melanggar aturan tentang pertambangan apabila memberi langsung status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia.