Unjuk Rasa Buruh Tuntut Omnibus Law Cipta Kerja DIcabut

Sabtu, 1 Mei 2021 | 13:12 WIB

Buruh minta Makamah Konstitusi bertindak fair dalam proses persidangan terkait gugatan formil dan materil UU Cipta Kerja.

Sejumlah Kalangan Nilai UU Ciptaker Tidak Lindungi Lingkungan

Minggu, 18 April 2021 | 08:05 WIB

Harus ada keadilan ekologi yang berguna untuk bangsa ini

Sosialisasi Bisa Atasi Sengketa Pembangunan SUTET 500 kV Balaraja

Selasa, 9 Februari 2021 | 17:17 WIB

PLN sudah selayaknya berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan RUPTL kepada khalayak umum.

UU Cipta Kerja Berikan Pendampingan dan Perlindungan ke Pelaku Usaha

Jumat, 8 Januari 2021 | 08:43 WIB

Hal tersebut terlihat dari antusiasme publik memberikan masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait perizinan usaha, koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

HIPMI: Implementasi UU Cipta Kerja Kunci Terserapnya Bonus Demografi

Kamis, 7 Januari 2021 | 12:10 WIB

UU Cipta Kerja bisa memberikan dampak yang positif khususnya bagi pengembangan UMKM.

Guru Besar IPB: UU Cipta Kerja Mereformasi Benang Kusut Regulasi Perizinan

Rabu, 6 Januari 2021 | 12:06 WIB

UU Ciptaker akan memberikan kepastian hukum, menciptakan efisiensi regulasi perizinan usaha dan daya saing investasi.

Investor Optimistis, UU Cipta Kerja Bawa Efek Positif ke Pasar Modal

Senin, 28 Desember 2020 | 09:52 WIB

Hal itu terlihat dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memulai tren penguatan atau bullish sejak awal November 2020, setelah UU Cipta Kerja disahkan.

UU Cipta Kerja Jamin Kepastian Pesangon bagi Pekerja yang Terdampak PHK

Sabtu, 26 Desember 2020 | 14:55 WIB

Dalam UU Cipta Kerja, pekerja yang mengalami PHK dijamin akan mendapatkan haknya berupa pesangon sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, yakni 25 kali gaji.

UU Cipta Kerja Tingkatkan Nominal Denda bagi Pelanggar Pemanfaatan Tata Ruang

Kamis, 24 Desember 2020 | 08:29 WIB

UU Cipta Kerja lebih bagaimana meningkatkan atau memberikan denda yang lebih tinggi daripada pengaturan di UU yang lama (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang), karena secara redaksional atau substansi sama