Penundaan RUU Ciptaker Jadi Momentum untuk Public Hearing

Selasa, 5 Mei 2020 | 14:17 WIB

Keputusan pemerintah dan DPR menunda klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja dan melanjutkan pembahasan klaster-klaster lainnya dapat dimengerti. Kesempatan yang tersedia dari penundaan ini, dapat digunakan untuk duduk bersama antar stakeholder demi menjembatani perbedaan pandangan terkait pasal-pasal dalam klaster tersebut.

Hari Buruh yang Damai

Sabtu, 2 Mei 2020 | 13:01 WIB

Tak ada aksi turun ke jalan, tak ada konvoi besar-besaran, dan juga tak ada kerusuhan maupun anarkisme yang terkadang mewarnai peringatan

Pakar Hukum Dorong DPR Perbaiki Pasal Ciptaker yang Merugikan Banyak Pihak

Minggu, 26 April 2020 | 05:34 WIB

Pembahasan RUU Cipta Kerja harus dikawal secara kritis berbagai kelompok masyarakat. Dalam proses ini,  DPR diminta terbuka terhadap berbagai masukan agar pasal-pasal yang dianggap berpotensi merugikan pihak tertentu atau menimbulkan masalah, dapat diperbaiki.

Ditunda, Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Jumat, 24 April 2020 | 16:45 WIB

Jokowi menyatakan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk menunda pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker

Survei IPB dan Cyrus: Pekerja dan Pencari Kerja Dukung Omnibus Law

Jumat, 17 April 2020 | 21:00 WIB

Hasil Survei Departemen IPB dan Cyrus Network menunjukkan, sebagian besar pekerja dan pencari kerja tidak menolak omnibus law.

Omnibus Law Terus Dibahas, Buruh Bakal Demo Besar

Kamis, 16 April 2020 | 20:26 WIB

KSPI memberikan ultimatum kepada DPR, jika tuntutan ini diabaikan ribuan buruh akan melakukan aksi demonstrasi di DPR pada 30 April 2020.

Pandemi Corona, MPBI Sesalkan DPR Terus Bahas RUU Ciptaker

Selasa, 14 April 2020 | 19:08 WIB

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengaku prihatin atas sikap pemerintah dan DPR yang terus membahas RUU Omnibus Law tanpa peduli

Tak Menolak Omnibus, Serikat Pekerja Transportasi Minta Kesejahteraan Buruh Dinaikkan

Jumat, 10 April 2020 | 14:19 WIB

Serikat pekerja transportasi menegaskan tidak menolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), tetapi meminta supaya pembahasan RUU ini melibatkan lemen masyarakat, memerangi korupsi, dan menaikan kesejahteraan buruh.

MPBI Kecewa DPR Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Korona

Jumat, 3 April 2020 | 14:05 WIB

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyesalkan sikap DPR karena negara sedang menghadapi persoalan yang sangat berat, yaitu covid