Menkominfo Tetapkan Pemenang Seleksi Penyelenggara Multipleksing TV Digital

Senin, 3 Mei 2021 | 19:26 WIB

Penetapan merupakan bagian dari kebijakan digitalisasi penyiaran dan implementasi analog switch off (ASO).

Menkominfo Dorong Lembaga Penyiaran Terus Sosialisasi Migrasi Digital

Rabu, 31 Maret 2021 | 22:09 WIB

Menurut Johnny G Plate, migrasi ke televisi digital akan membuat industri penyiaran lebih efisien.

Migrasi Siaran Analog ke Digital Dinilai Berpotensi Ciptakan Keuntungan Finansial

Rabu, 10 Maret 2021 | 18:44 WIB

Sebanyak 112 megahertz sisa dari frekuensi bisa dimanfaatkan sebagai wadah jaringan berkualitas 5G.

Kemkominfo Buka Seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran TV Digital Teresterial

Rabu, 10 Maret 2021 | 14:12 WIB

Johnny G Plate mengatakan, pembukaan seleksi tersebut sesuai dengan amanat Pasal 72 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Sajikan Konten Khusus Properti, IWA TV Resmi Mengudara

Sabtu, 14 November 2020 | 10:41 WIB

IWA TV dapat menjadi televisi digital properti yang juga berdampak pada industri lainnya yang berkaitan erat dengan industri properti.

Menteri Kominfo: TV Digital Suatu Keniscayaan

Selasa, 10 Desember 2019 | 08:44 WIB

Digitalisasi akan merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Tak terkecuali, kata Johnny, industri penyiaran atau pertelevisian

Kominfo Hadapi Kendala Terapkan Digitalisasi Televisi

Rabu, 30 September 2015 | 07:29 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan kementeriannya menghadapi kendala dalam menerapkan digitalisasi televisi, salah satunya dari sisi aturan.

TV Digital Harus Masuk UU Penyiaran

Rabu, 29 Juli 2015 | 05:38 WIB

Pakar komunikasi dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media Amir Effendi Siregar mengingatkan digitalisasi penyiaran (TV Digital) harus masuk dalam revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32/2002 guna melindungi kepentingan nasional.

Migrasi Penyiaran Digital Belum Matang

Kamis, 23 April 2015 | 16:35 WIB

Pasalnya, aturan tentang migrasi ke TV digital yang dipayungi oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) No 22 tahun 2011 dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.