UU Cipta Kerja Dapat Fasilitasi Peningkatan Investasi dan Produktivitas

Selasa, 21 Desember 2021 | 23:46 WIB

UUCK juga untuk memfasilitasi peningkatan investasi dan produktivitas seiring dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Investor Tak Perlu Galau, Putusan MK Tetap Menjamin Kepastian Hukum

Kamis, 9 Desember 2021 | 09:14 WIB

Para investor tidak perlu galau pasca adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Para pemodal tetap memperoleh kepastian hukum dengan payung hukum UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan, sehingga investasi dapat berjalan seraya Pembentuk Undang Undang memperbaiki UU tersebut dalam kurun waktu maksimal dua tahun

Menaker: Kebijakan Pengupahan Tetap Sesuai UU Cipta Kerja

Kamis, 2 Desember 2021 | 17:56 WIB

Peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.

Logika MK tentang UU Cipta Kerja

Kamis, 2 Desember 2021 | 13:05 WIB

Mengapa Mahkamah berpendapat UUCK cacat formal?

Bahlil: Revisi UU Ciptaker Selesai Awal Tahun Depan 

Rabu, 1 Desember 2021 | 14:14 WIB

Hal ini untuk mendorong optimalisasi kinerja investasi di tahun depan.

UU Ciptaker Tetap Berlaku

Selasa, 30 November 2021 | 19:33 WIB

UU Ciptaker tersebut tetap berlaku, sehingga bisa menarik lebih banyak investasi yang menyediakan jutaan lapangan kerja.

Pemerintah Minta DPR Masukkan Revisi UU Cipta Kerja dalam Prolegnas 2022

Senin, 29 November 2021 | 15:53 WIB

Pemerintah akan menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR RI untuk memasukkan revisi UU Cipta Kerja.

Airlangga: UU Cipta Kerja Tetap Operasional di Semua Sektor

Senin, 29 November 2021 | 13:46 WIB

Pemerintah bersama DPR RI akan segera melakukan revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Uji Formal UU Cipta Kerja, Jokowi: Kepastian Hukum Terus Saya Pimpin

Senin, 29 November 2021 | 12:48 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan konsistensi  pemerintah   menjalankan  agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi.  Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan pemerintah bagi kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia.