Revisi UU Perbankan Sudah Mendesak

Rabu, 14 September 2016 | 18:15 WIB

"Dunia internasional akan memberlakukan kesepakatan keterbukaan rahasia perbankan, sehingga Indonesia perlu menyikapi kesepakatan ini," kata Yenti Ganarsih pada diskusi "Forum Legislasi: RUU Perbankan" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Yenti Garnasih Sesalkan Lambatnya KPK Usut Kasus Novanto

Senin, 23 November 2015 | 15:04 WIB

Yenti Garnasih mengaku heran lambatnya aparat penegak hukum baik polisi, kejaksaan dan KPK yang terkesan berdiam diri dalam pengusutan kasus pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan petinggi Freeport.

Pansel KPK Pasti Coret Capim Tersangka

Sabtu, 29 Agustus 2015 | 04:42 WIB

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan meloloskan nama capim yang berstatus tersangka.

DPR Revisi Lebih Dahulu UU KUHP, Selanjutnya UU KPK

Rabu, 8 Juli 2015 | 06:33 WIB

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta Yenti Garnasih mengusulkan agar DPR RI merevisi UU KUHP lebih dahulu, baru merevisi UU KPK.

DPR Belum Terima Pencabutan Revisi UU KPK

Rabu, 8 Juli 2015 | 06:29 WIB

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo menegaskan sampai saat ini belum ada surat resmi pemerintah soal pencabutan usulan revisi UU KPK sehingga tetap menjadi prioritas pembahasan pada tahun 2015.

KPK Diminta Segera Periksa Penerima Aset Anas

Sabtu, 15 Maret 2014 | 11:00 WIB

KPK diminta segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga menerima atau menjadi pihak yang ditujukan untuk menyamarkan aset mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Hukuman Mati Pelaku Korupsi Bisa Diberlakukan

Jumat, 4 Oktober 2013 | 07:53 WIB

Yenti Garnasih mengatakan hukuman mati bisa diberlakukan kepada pelaku kejahatan korupsi dari kalangan pimpinan pejabat tinggi. Ketua MK merupakan simbol tertinggi di bidang peradilan dan penegakkan hukum di Indonesia.

Penanganan Pencucian Uang Masih Tinggalkan Permasalahan

Selasa, 10 September 2013 | 15:35 WIB

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang DR. Yenti Ganarsih, SH, M.H, UNS Solo mengatakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang masih menyisakan permasalahan meskipun Indonesia melakukan kriminalisasi pencucian uang sejak 2002.