Pemerintah Diminta Segera Putuskan Aturan Pusat Data i

Ilustrasi dunia digital.

Oleh : / FER | Senin, 3 Sepember 2018 | 15:22 WIB

Jakarta - Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) mengharapkan pemerintah segera mengambil keputusan terkait kewajiban penempatan pusat data (data center) agar memberikan kepastian kepada para pelaku bisnis digital di Indonesia.

Ketua Umum idEA, Ignatius Untung, menjelaskan, peraturan mengenai pusat data saat ini terkesan maju mundur. Semula pemerintah meminta lokasi pusat data harus berada di Indonesia, namun belakangan pemerintah menyatakan pelaku digital tak perlu membangun data center di Indonesia dengan cukup membuka access point. Situasi ini dinilai membuat para pelaku bisnis digital bingung.

"Ini yang benar yang mana. Biarpun sanksinya apa belum jelas, masih abu-abu. Kalau abu-abu, percuma juga kita bikin data center," kata Untung di Jakarta, Senin (3/9).

Baca Juga: Cloud Computing Bantu e-Commerce Analisa Perilaku Konsumen

Untung menegaskan, pemerintah beserta pelaku usaha perlu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik mengenai kewajiban penempatan data center. Pemerintah juga sebaiknya mengurangi wacana yang membingungkan pelaku bisnis.

"Kalau bisa, jangan baru wacana sudah disampaikan. Ini membuat pelaku bisnis penuh ketidakpastian. Lebih baik daripada berwacana, kita duduk bersama, berdiskusi, dan membuat keputusan," tegasnya.

Baca Juga: Perangkat Smart Home di Indonesia Berisiko Kebocoran Data

Untung menjelaskan, sejatinya aturan kewajiban membangun data center membuka peluang bisnis di bidang server cloud, namun belum banyak perusahaan yang masuk.

"Server cloud itu bisnis besar tetapi dari sisi kualitas perusahan lokal masih jauh ketinggalan dari perusahaan global," jelasnya.



Selengkapnya
 
MORE STORIES