Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Contoh nomor IMEI ponsel (Sumber trak.in/IST)

Contoh nomor IMEI ponsel (Sumber trak.in/IST)

Regulasi IMEI Berlaku Mulai 17 Agustus 2019

20% Ponsel Dibeli dari Pasar Gelap

Emanuel Kure, Senin, 8 Juli 2019 | 21:46 WIB

JAKARTA, investor.id - Sekitar 20% dari ponsel pintar (smartphone) yang beredar dan masuk ke pasar Indonesia diperkirakan tanpa melalui registrasi dan sertifikasi dari pihak berwenang, atau ilegal. Hal ini juga dikenal sebagai barang yang diperdagangkan melalui pasar gelap (black market/BM) karena tidak membayar pajak kepada negara.

Menurut perkiraan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), jika dalam setahun ada 45 juta unit smartphone yang terjual di Indonesia, berarti ada sekitar 9 jutaan di antaranya merupakan ponsel ilegal dengan nomor identitas peralatan bergerak internasional (international mobile equipment identity/IMEI) tidak terdaftar di lembaga berwenang di Indonesia.

Director Government Affairs Qualcomm International Nies Purwati menjelaskan, masih tingginya peredaran ponsel pintar ilegal di Indonesia didorong oleh sejumlah faktor. Satu di antaranya belum diterapkannya sistem device identification, registration, and blocking system (DIRBS) untuk pengendalian IMEI. Hal tersebut memicu peredaran ponsel BM yang tujuan awalnya ke negara lain, beralih ke Indonesia.

Menurut perkiraan APSI, potensi nilai pajak yang hilang dari penjualan ponsel pintar secara ilegal di Indonesia mencapai Rp 2,8 triliun per tahun. Selain itu, ada ponsel ilegal yang bersumber dari dalam negeri, baik perakitan maupun penjualannya melalui media sosial dan toko online.

"Untuk Indonesia, kategori ponsel ilegal ditambah lagi, illegal smuggling, ponsel BM (black market)," ujar Nies di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (8/7).

Beberapa kategori yang membuat ponsel pintar dikatakan ilegal menurut Asosiasi Operator Telekomunikasi GSM Internasional (Global System for Mobile Communications Association/GSMA), satu-satunya penerbit nomor IMEI di dunia, adalah IMEI tidak sesuai format, IMEI tidak valid, adanya penggandaan IMEI, penyalahgunaan IMEI, dan penggunaan IMEI sementara.

IMEI merupakan kode unik dari setiap perangkat ponsel yang berlaku secara internasional. Kode IMEI terdiri atas 14 hingga 16 digit. Nomor IMEI ini bukan semata untuk keperluan dagang dan mengetahui tipe ponsel, tapi juga untuk keamanan ponsel yang dipakai. Salah catu cara mengetahui nomor IMEI dapat dicek dengan mengetik *#06# dan ketuk tombol menelepon.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang memfinalisasi penyusunan peraturan IMEI. Targetnya, peraturan tiga kementerian tersebut akan ditetapkan pada 17 Agustus 2019.

“Jadi, momentum tanggal 17 Agustus 2019 adalah sebagai milestone penandatanganan bersama tiga kementerian terkait regulasi pengendalian IMEI menuju pembebasan dari handphone black market (BM),” kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto, seperti dipublikasikan kominfo.go.id, Senin (8/7).

Baca selengapnya di https://subscribe.investor.id/

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN