Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

2017, Pemerintah Patok TKDN Handset 4G Sebesar 40%

Sabtu, 31 Januari 2015 | 18:18 WIB
ah

JAKARTA- Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sepakat mematok Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk produk handset dengan dukungan teknologi 4G harus mencapai 40% pada Januari 2017.

Jika tidak mencapai TKDN dengan jumlah persentase tersebut, maka produk tersebut dilarang masuk Indonesia. Aturan ini berlaku bagi semua vendor handset 4G yang beredar di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pada prinsipnya aturan tersebut ditetapkan, agar industri dalam negeri bisa berkembang, sekaligus bisa menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah besar. Kesepakatan tersebut ditetapkan usai bertemu Kemenperin dan Kemendag.

“Kita sudah sepakat.  Pada 2017, TKDN 40% harus sudah tercapai. Artinya, secara tegas pada 2017 belum capai 40%, maka barang itu gak bisa masuk. Itu Mendag yang akan menyetop,” kata Rudiantara di sela acara meeting breakfast di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Jumat (30/1).

Lebih lanjut, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo M Budi Setiawan menuturkan secara detail proses untuk mengukur TKDN akan melalui tiga Kementerian ini. Kemkominfo bertugas mengecek frekuensi yang digunakan oleh handset tersebut, lalu melakukan uji kelayakan berdasarkan kesiapan frekuensi di Indonesia. Sedangkan, Kemenperin memberikan setifikat yang berkaitan dengan brand tersebut, tetapi harus memenuhi terlebih dahulu standar-standar yang teleh ditetapkan.

Sementara, Kemendag berhak untuk mengukur sejauh mana TKDN yang ada dalam produk tersebut, kemudian, melihat seberapa besar TKDN yang terkandung di dalamnya. Jika, tidak memenuhi standar, maka Kemendag akan melarang produk tersebut beredar di Indonesia.

“Sebenarnya tujuan kita itu sama, yaitu ingin membangkitkan industri dalam negeri. Sebenarnya dengan adanya teknologi ini (4G) yang untung itu bukan operator, tapi penjual-penjual ini (vendor). Mereka dapat untung secara instant. Sementara operator harus invest lebih lama dulu baru bisa balik modal. Kita wajibkan begitu, supaya di Indonesia tidak hanya dibanjiri produk dari luar, tapi yang dalam negeri juga bisa bangkit,” ujar Budi Setiawan. (man)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN